TintaOtentik.Co – Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Pilar Saga Ichsan, tak merinci penggunaan tambahan anggaran sekitar Rp150 miliar dalam perubahan APBD 2026.
Ia hanya menyebut anggaran itu untuk kesehatan, pendidikan, operasional Damkar dan Satpol PP, serta pembelian lahan.
“Ya, kan tadi yang disampaikan ya. Salah satunya pengadaan terkait untuk kesehatan, untuk penambahan untuk pendidikan, lalu juga untuk penguatan operasional di Damkar, di Satpol PP, dan lain sebagainya,” kata Pilar di Gedung DPRD Tangsel, Rabu (9/9/2026).
Pilar kemudian ditanya apakah belanja lahan termasuk dalam anggaran tersebut. Alih-alih menjawab, ia meminta kepastian kepada pejabat di sebelahnya.
“Kalau enggak salah itu 150, apa termasuk ini ya, Pak? Apa termasuk belanja lahan juga?” ujarnya sambil meminta konfirmasi kepada pejabat yang berada di sebelahnya.
Hadi Widodo, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Tangsel, membenarkan bahwa belanja lahan termasuk di dalamnya.
“Iya benar,” kata Hadi singkat tanpa menjelaskan lebih merinci.
Pilar kemudian menyebut lahan tersebut antara lain untuk perluasan kawasan pengolahan sampah di Cipeucang.
Pilar tidak menyebut nilai masing-masing belanja. Ia juga tidak menjelaskan program pendidikan dan kesehatan yang akan mendapat tambahan anggaran tersebut.
Ketika ditanya mengenai penerima manfaat kemudian kembali diajukan.
“Ya harusnya bisa. Harusnya bisa,” tutup Pilar tanpa menjelaskan lebih jauh.
Tambahan anggaran itu disoroti Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tangsel. Sekretaris Fraksi PDIP Syamsul Hariyanto mempertanyakan kenaikan belanja barang dan jasa sebesar Rp159,11 miliar atau 9,69 persen.
Dalam pandangan umum terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tangsel 2026, Atul meminta pemerintah menjelaskan barang dan jasa yang mengalami kenaikan, program yang dibiayai, dan penerima manfaatnya.
“Fraksi PDI Perjuangan menilai kenaikan belanja barang dan jasa perlu mendapat perhatian serius,” ujar pria yang akrab disapa Atul.
Belanja operasi dalam rancangan perubahan APBD 2026 naik Rp188,31 miliar menjadi Rp3,69 triliun. Belanja pegawai bertambah Rp28,15 miliar, sedangkan belanja barang dan jasa naik Rp159,11 miliar.
“Jangan sampai peningkatan belanja barang dan jasa hanya memperbesar belanja rutin pemerintahan, sementara kebutuhan dasar masyarakat belum sepenuhnya terjawab,” ucapnya.
Fraksi PDIP juga menyoroti kenaikan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp64,49 miliar atau 10,94 persen.
“Harusnya pembangunan infrastruktur dilakukan berdasarkan kebutuhan dan pemerataan,” tutupnya.
Laporan: iwan
