TintaOtentik.co – Pemerintah melakukan pembenahan besar-besaran dalam tata kelola penyelenggaraan haji nasional.
Lewat instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Haji dan Umrah berhasil mereduksi durasi masa tunggu jemaah secara signifikan sekaligus menyiapkan langkah hukum tegas berupa audit forensik untuk memberantas praktik kartel dan mafia yang selama ini membebani calon jemaah.
Langkah efisiensi daftar tunggu ini dicapai setelah Kementerian Haji melakukan pembersihan data jemaah secara menyeluruh di seluruh Indonesia.
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan bahwa reformasi skema perhajian ini berawal dari arahan eksplisit Kepala Negara yang menilai masa tunggu puluhan tahun sangat tidak rasional bagi masyarakat.
“Sejak Kementerian Haji ada, antrean yang paling lama itu 49 tahun, kemudian Presiden memerintahkan supaya mencari formula bisa lebih pendek. Itu alhamdulillah, kemudian tahun lalu kami ubah formulasinya dan kita temukan rata-rata antrean di seluruh Indonesia 26 tahun,” kata Dahnil usai rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/9/2026).
Meski berhasil menekan angka antrean dari 49 tahun menjadi 26 tahun pada tahap awal, Presiden Prabowo tetap meminta Kementerian Haji menyisir lebih dalam potensi penyumbatan data jemaah.
Hasilnya, ditemukan ratusan ribu pendaftaran bermasalah yang selama ini menggelembungkan antrean faktual.
“Tapi tahun lalu Presiden juga menyatakan itu masih lama, akhirnya Pak Menteri, saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jemaah haji yang ada sekarang dan kami temukan ada 400.000 data invalid,” ujarnya.
“Nah, setelah kami hitung secara faktual, antrean haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun,” lanjutnya.
Pengeluaran 400.000 data invalid dari sistem pendaftaran nasional tersebut secara otomatis memangkas masa tunggu riil masyarakat secara drastis pada tahun 2026 ini.
“Jadi, antrean faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49 kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrean faktual haji itu 14 tahun sesuai dengan perintah Presiden mencari formula dan membereskan data-data yang invalid 400.000-an itu,” kata Dahnil.
Selain pembenahan administrasi antrean, fokus utama instruksi Presiden Prabowo menyasar pada aspek efisiensi biaya dan penyucian ekosistem haji-umrah dari praktik perburuan rente.
Dalam pertemuan bersama Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf serta Wamenhaj Dahnil Anzar di Istana Merdeka, Istana menginstruksikan agar pergeseran skema pembiayaan tidak sampai membebankan finansial masyarakat.
Saat ini, skema yang dirancang menempatkan 52 persen Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) ditanggung langsung oleh jemaah, sedangkan 48 persen sisanya disubsidi melalui nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
“Pada prinsipnya, Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan jemaah. Karena itu, kami mencari formulasi bagaimana, walaupun ada perubahan angka-angka, jemaah tidak mendapatkan beban yang cukup besar,” sebutnya.
Irfan menegaskan bahwa Presiden memberikan mandat penuh kepada kementeriannya untuk menindak tegas seluruh oknum maupun jaringan yang sengaja mempermainkan harga layanan haji dan umrah demi keuntungan sepihak.
“Beliau sangat mengapresiasi upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umrah dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran dan kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jemaah. Istilah beliau, sapu sajalah semua kartel-kartel dan mafia-mafia yang terkait dengan haji dan umrah,” tegas Irfan.
Menindaklanjuti perintah penertiban tersebut, Kementerian Haji mengandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menggelar audit forensik terhadap seluruh dana kelolaan di BPKH guna membongkar transparansi kondisi keuangan perhajian nasional secara menyeluruh.
“Presiden ingin tahu fakta sebenarnya seperti apa kondisi keuangan haji. Presiden tadi mendorong supaya segera dilakukan audit forensik terhadap tata kelola keuangan haji agar lebih baik untuk masa depan jemaah haji,” ungkapnya.
Rangkaian kebijakan mulai dari pembersihan 400 ribu data invalid hingga rencana audit forensik BPKH ini diharapkan menjadi titik balik lahirnya tata kelola haji yang adil, transparan, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
“Antrean faktualnya sekarang 14 tahun, sesuai dengan perintah Presiden mencari formula dan membereskan data-data yang invalid,” tutup Dahnil.
