TintaOtentik.Co – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mulai menggelar studi penataan kawasan perkotaan terpadu di Kota Tangerang Selatan.
Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II BPIW, Airlangga Mardjono, menjelaskan bahwa langkah ini memfokuskan penataan pada koridor Pamulang, Setu, Serpong, dan sekitarnya.
Tahap awal perancangan tata ruang dan penyelarasan infrastruktur tersebut ditandai melalui pelaksanaan kick-off meeting kegiatan Penyusunan Rencana Kawasan Perkotaan Tangerang Selatan dan Evaluasi Kebermanfaatan Infrastruktur PU di Tangsel, Selasa (11/8).
Airlangga Mardjono menjelaskan, agenda ini murni merupakan rapat persiapan penyusunan dokumen perencanaan dan tata ruang, bukan pelaksanaan proyek fisik di lapangan.
“Ini kick-off meeting, Rapat persiapan untuk melakukan studi. Nanti kita akan melakukan studi di Tangsel, studi kawasan perkotaan,” ucap Airlangga usai acara di Serpong, Selasa (11/8).
Menurutnya, keterlibatan Tangsel sendiri merupakan kelanjutan dari program prioritas nasional NUDP (National Urban Development Project) yang telah menetapkan daerah ini sebagai sasaran pengembangan sejak tahun 2019.
Dalam studi berkonsep kawasan pendidikan ini, BPIW akan memetakan berbagai kebutuhan layanan dasar mulai dari konektivitas transportasi, hunian, sanitasi, hingga penyediaan air bersih.
“Temanya tentang pendidikan. Nanti kita akan lihat kawasan pendidikan, hal-hal infrastruktur apa yang diperlukan di sana,” terangnya.
Ia menambahkan bahwa identifikasi masalah secara mendalam maupun skema teknis pendanaan pembangunan fisik ke depan akan dipastikan setelah seluruh tahapan survei lapangan dan penyusunan dokumen awal selesai dilakukan.
“Ini masih dokumen perencanaannya. nanti keluarannya, output-nya bukan fisik yang di lapangan gitu. Ini perencanaan secara perkotaan, tata ruang,” kata Airlangga.
Sementara itu, Team Leader Kegiatan sekaligus Konsultan BPIW, Isro Saputra, menjelaskan alasan mendasar di balik pemilihan koridor Pamulang sebagai pusat intervensi pemerintah pusat.
Berbeda dengan kawasan Bintaro atau Serpong yang tumbuh rapi di bawah pengelolaan pengembang swasta, menurutnya, kawasan Pamulang berkembang secara sporadis tanpa campur tangan developer besar.
Ia melanjutkan, kondisi tersebut memicu berbagai persoalan mendesak mulai dari kemacetan lalu lintas, banjir, penanganan sampah, sanitasi permukiman, hingga belum tertatanya ruang bagi pelaku UMKM.
“Untuk di koridor Pamulang itu ya itu masih berkembang dengan sporadis. Sehingga memang intervensi pemerintah itu sangat perlu dalam penataan koridor itu,” terang Isro.
Isro menjelaskan, untuk merumuskan solusi atas persoalan tersebut, studi akan berlangsung selama enam bulan dengan dua kali agenda peninjauan lapangan dan wawancara warga.
Penataan diawali dari kawasan prioritas seluas 410,75 hektar dari Bundaran Pamulang hingga Serpong, yang nantinya dipersempit menjadi pilot area seluas 50 hingga 100 hektar untuk penetapan major project.
Menurutnya, proses ini melibatkan koordinasi lintas instansi mulai dari perangkat daerah tingkat kecamatan, Pemkot Tangsel, hingga Pemprov Banten.
“Hampir semua OPD itu dilibatkan, yang memang berkaitan dengan program major project itu. OPD Tangsel, OPD Banten provinsi karena jalannya kan jalan provinsi itu,” ucapnya.
Ia mengatakan, hasil akhir dari kegiatan ini tidak sekadar berupa dokumen rekomendasi, melainkan rancangan desain dasar (basic design) kawasan.
Salah satu potensi besarnya adalah perancangan kawasan integrasi moda transportasi terpadu (Transit Oriented Development/TOD) di Pamulang, seiring tingginya mobilitas komuter lokal yang beraktivitas menuju wilayah DKI Jakarta.
“Jadi keluarannya tidak hanya studi keluar gitu, rekomendasi tidak, tapi kita ngerancang. Jadi kayak basic design istilahnya,” pungkasnya.
Laporan: irfn
