TintaOtentik.Co – Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman kembali melakukan bersih-bersih di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).
Kali ini, sebanyak 14 pejabat dicopot dari jabatannya karena diduga melakukan penyimpangan yang berkaitan dengan uang hingga bernilai miliaran rupiah.
Pencopotan tersebut dilakukan bersamaan dengan pelantikan lebih dari 30 pejabat Eselon II di lingkungan Kementan.
Amran mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari penyegaran sekaligus hukuman bagi pejabat yang diduga melakukan pelanggaran.
“Hari ini kami melantik 30 lebih Eselon II. Kami lantik, ini penyegaran dan hukuman. Ada 14 kami copot, ada Eselon I, ada Eselon II, ada Eselon III, dan tidak diberi jabatan, sementara diperiksa. Kalau ini betul-betul merugikan negara, kami serahkan ke penegak hukum. Kami tindak tegas,” kata Amran dalam konferensi pers di Auditorium Kementan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
“Tetapi sebaliknya, kalau terbukti dia tidak melakukan apa-apa, kami akan lantik kembali, kami akan promosikan kembali,” sambungnya.
Amran menegaskan, pencopotan dilakukan dengan mengedepankan prinsip meritokrasi. Bahkan, dia mengungkapkan terdapat salah satu pejabat yang dicopot yang merupakan keluarga dekatnya.
“Jadi kita harus sportif, meritokrasi. Bahkan di antara mereka ada salah satu keluarga dekat saya. Tapi ini dilakukan atas nama negara. Di sini kita harus adil pada mereka, meritokrasi, merit system, karena kalau tidak kita sama juga kalau beternak kejahatan, membiarkan kejahatan terjadi di Kementerian Pertanian,” tutur dia.
“Oleh karenanya itu, kami mengambil langkah tegas, 14 orang (dicopot dari jabatannya) ada Eselon I, Eselon II, dan Eselon III. Semua non-job mulai hari ini,” tegasnya.
Saat ditanya mengenai bentuk pelanggaran yang dilakukan para pejabat tersebut, Amran menyebut dugaan pelanggaran berkaitan dengan uang dengan nilai miliaran rupiah.
“Pelanggarannya, intinya hubungannya dengan uang, dan ada miliaran nilainya. Ini nilainya nanti total yang jelas miliaran total. Saya beri waktu Irjen (Inspektur Jenderal Irham Waroihan) mengusut sampai paling lambat 3 bulan, kalau bisa 1 bulan selesai,” kata Amran.
Amran juga membuka kemungkinan adanya pencopotan pejabat lainnya. Dia mengatakan proses pemeriksaan masih berjalan dan pejabat yang nantinya terbukti memiliki dugaan pelanggaran akan kembali ditindak.
Menurutnya, keputusan mencopot 14 pejabat tersebut juga telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Laporan itu, kata dia, mendapat respons tegas dari Presiden.
“Masih ada (yang akan ditindak), tetapi didalami dulu. Kalau bersalah, ada dugaan bersalah, copot lagi. Nggak bisa, kami itu perintah Presiden, dan kami laporkan ke bapak Presiden. Tiga hari lalu kami laporkan ‘Pak ada ini copot’, beliau bilang satu, katanya ‘gaspol’ Bapak Presiden,” ujarnya.
Ia menegaskan proses bersih-bersih tersebut belum berhenti pada 14 pejabat yang dicopot saat ini. Ketika ditanya mengenai kemungkinan pencopotan dalam jumlah lebih besar, dia memilih menyebut penindakan yang dilakukan saat ini sebagai tahap awal.
“Ooh itu belakangan, itu bab 2, ini bab 1. Tunggu aja,” ucap dia.
Menurut Amran, penindakan terhadap pejabat yang diduga melakukan pelanggaran merupakan bagian dari upaya membangun sistem merit di Kementan. Dia menilai praktik penyimpangan tidak akan berhenti hanya dengan mengganti orang, sehingga sistem pengawasan harus diperkuat.
“Jadi gini, kejahatan tidak akan pernah berakhir sampai kiamat. Oleh karena itu, kita yang harus membangun sistem merit sistem, dan semua patuh pada sistem, sistem yang jadi panglima, hukum jadi panglima, bukan menterinya yang jadi panglima, nggak boleh,” tegas Amran.
“Dan ada juga yang dulu dikasih hukum, terus ternyata kesalahannya tidak signifikan, tadi dilantik. Kami lantik tadi, dulu pernah saya copot, turunkan jabatan, tapi ini kelalaian dan tidak signifikan kerugian negara, jadi kami lantik tadi,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Amran juga memberikan pesan tegas kepada para pejabat yang baru dilantik agar tidak melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Jangan korupsi, jangan kolusi, nepotisme. Nggak boleh! Tingkatkan kinerja,” tegas dia.
Laporan: fan
