TintaOtentik.co – Melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), pemerintah resmi mengubah orientasi pemanfaatan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dari setoran pasif penerimaan negara, kini dialihfungsikan sebagai motor penggerak investasi produktif.
Hal ini dilakukan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, hilirisasi, dan penciptaan lapangan kerja.
Transformasi kelembagaan ini diperkuat secara legal melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang diperbarui dengan UU Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN.
Perubahan mendasar dalam postur fiskal tersebut dikonfirmasi oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Saat memberikan keterangan di Jakarta, Kamis (8/10/2026), Suahasil menegaskan bahwa aliran dividen yang dikelola Danantara tidak lagi diperhitungkan sebagai instrumen penerimaan langsung di dalam APBN 2026 maupun 2027.
Menurutnya, esensi kontribusi badan investasi negara ini diukur dari seberapa besar efektivitasnya dalam mendongkrak aktivitas ekonomi riil, memperluas kapasitas produksi, hingga menyerap tenaga kerja.
“Dividen Danantara tidak diperhitungkan sebagai penerimaan dalam APBN 2026 maupun 2027,” ujar Suahasil, menyoroti pergeseran paradigma dari sekadar pengumpulan pendapatan kas negara menuju ekspansi investasi strategis.
Senada dengan hal tersebut, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menjelaskan bahwa instrumen dividen yang berada di bawah kendali lembaga akan langsung direinvestasikan secara terukur.
Pengelolaan modal tersebut dieksekusi melalui dua pilar utama, yakni Danantara Asset Management dan Danantara Investment Management, guna memastikan efisiensi dan multiplier effect yang optimal.
Transisi Kebijakan dan Proyeksi Hilirisasi Senilai Ratusan Triliun
Transformasi pengelolaan kekayaan negara ini sekaligus menandai penyesuaian pendekatan pemerintah dalam mengoptimalkan aset strategis.
Terkait proyeksi angka Rp120 triliun yang sempat mengemuka sebagai rencana setoran awal ke APBN, seperti yang pernah disinggung oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 28 Agustus 2026, pemerintah kini telah memberikan kejelasan komprehensif mengenai mekanisme pencatatannya dalam struktur anggaran, di mana komunikasi fiskal yang transparan tetap menjadi prioritas utama.
Di tengah dinamika kebijakan tersebut, kinerja makro fiskal nasional terpantau berada dalam koridor yang solid. Dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (9/10/2026), Suahasil memaparkan bahwa pendapatan negara per September 2026 telah mencapai Rp2.341,5 triliun atau setara 74,2 persen dari target tahunan.
Lonjakan signifikan didorong oleh Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang menyentuh Rp492,3 triliun, meroket 41,7 persen secara year-on-year.
Sementara itu, defisit APBN dijaga ketat di angka Rp319 triliun atau 1,24 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Ketajaman arah Danantara juga langsung dibuktikan melalui eksekusi proyek-proyek strategis di sektor riil. Merujuk pada pemaparan Dony Oskaria pada 13 Juli 2026, lembaga ini mengawal hingga 26 proyek hilirisasi prioritas.
Dengan estimasi nilai investasi mencapai Rp225 triliun, portofolio tersebut dirancang menyasar sektor-sektor penggerak seperti pertambangan, energi, ketahanan pangan, hingga industri pengolahan, yang diproyeksikan mampu menyerap 37.833 tenaga kerja baru demi mendongkrak nilai tambah domestik.
Sebagai bentuk komitmen terhadap akuntabilitas publik, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara resmi memulai audit atas laporan keuangan konsolidasian Danantara untuk tahun buku 2025 sejak 17 September 2026.
Melalui sinergi antara ekspansi investasi berisiko terukur, pengawasan ketat, serta disiplin fiskal, pemerintahan Presiden Prabowo memposisikan BUMN bukan lagi sekadar sapi perah anggaran, melainkan lokomotif utama pembangunan ekonomi nasional yang transparan dan berorientasi hasil jangka panjang.
