TintaOtentik.Co – Rontoknya harga saham sejumlah raksasa kelapa sawit dan Crude Palm Oil (CPO) yang melantai di Bursa Efek Singapura (Singapore Exchange/SGX) dinilai sebagai imbas langsung dari langkah berani pemerintah Indonesia.
Kebijakan tata kelola perdagangan luar negeri ini dipandang sebagai upaya nyata dalam memperkokoh kedaulatan ekonomi nasional.
Aktivis kebangsaan sekaligus eksponen Angkatan Reformasi 1998, Andrianto Andri, menilai koreksi tajam pada saham-saham emiten perkebunan tersebut merupakan hal yang wajar.
Menurutnya, pasar saham Singapura tengah merespons pemberlakuan regulasi ekspor satu pintu komoditas strategis yang kini dimandatkan lewat BUMN, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI).
“Ini terjadi karena kebijakan Presiden Prabowo yang melakukan langkah sangat revolusioner untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi nasional dengan berlandaskan pelaksanaan konstitusi,” ungkap Andrianto dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).
Mantan Sekretaris Jenderal ProDem ini menguraikan bahwa melalui skema baru tersebut, seluruh hasil bumi komoditas strategis di dalam negeri wajib disalurkan terlebih dahulu kepada PT DSI sebagai pintu tunggal eksportir negara.
Imbasnya, perusahaan-perusahaan sawit swasta tidak lagi memiliki keleluasaan untuk melakukan pengapalan langsung ke luar negeri seperti yang lazim terjadi selama ini.
Dampak psikologis pasar pasca-pengumuman regulasi ini langsung memukul kapitalisasi pasar sejumlah korporasi sawit yang memiliki basis operasional di Indonesia.
Andrianto merinci rapot merah saham-saham tersebut dalam lima hari perdagangan terakhir:
- First Resources Ltd anjlok signifikan hingga 28 persen.
- MP Evans Group terjun bebas sebesar 24,2 persen.
- AEP Plantation tergerus 21 persen.
- Golden Agri merosot 18 persen.
- Wilmar International Ltd** ikut terkoreksi sedalam 9,36 persen.
Mantan Ketua Umum Humanika ini menegaskan, pemerintah berpijak pada landasan hukum yang sangat kokoh, yakni amanat Pasal 33 UUD 1945 yang mewajibkan bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara demi kemakmuran rakyat banyak.
“Penetapan kebijakan ekspor satu pintu melalui DSI akan membuat posisi dan kekuatan pemerintah bertambah untuk kepentingan nasional,” tegas Andrianto.
Andrianto menilai, sistem satu pintu ini otomatis akan menjepit pergerakan para eksportir nakal yang selama ini gemar menaruh Devisa Hasil Ekspor (DHE) mereka di institusi perbankan luar negeri, terutama di Singapura.
“Mereka tidak bisa lagi mempermainkan hukum dan memanfaatkan celah yang ada. Karena itu kami berharap program ekspor satu pintu terhadap komoditas sumber daya alam Indonesia dijalankan secara konsisten, berkelanjutan, dan transparan,” cetusnya.
Dengan tertutupnya celah bermanuver tersebut, Andrianto berharap arus modal asing dan devisa yang selama ini mengendap di luar negeri bisa segera pulang ke sistem perbankan nasional.
Likuiditas dana yang kembali ke pangkuan ibu pertiwi tersebut nantinya dapat dikonversi menjadi stimulus pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai pemilik sah kekayaan alam.
“Kita ingin kebocoran yang selama ini terjadi dapat dihentikan. Devisa yang selama ini parkir di luar negeri harus kembali masuk ke bank-bank Indonesia dan digunakan untuk kepentingan rakyat,” harapnya.
Dalam analisisnya, Andrianto juga mengaitkan persoalan ini dengan luka lama kejahatan ekonomi masa lalu, seperti sengkarut kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Di mana sejumlah obligor kakap dinilai masih bisa menghirup udara bebas dan tinggal di luar negeri tanpa terjangkau oleh supremasi hukum domestik.
Di samping itu, dinamika ekonomi dalam negeri saat ini tidak terlepas dari posisi geopolitik Indonesia yang kian berani di kancah global, mulai dari konsistensi mendukung kemerdekaan Palestina hingga langkah strategis merapat ke blok ekonomi BRICS.
Meskipun menyadari bahwa kebijakan restrukturisasi ekspor ini memicu guncangan temporer pada pasar saham domestik dan nilai tukar rupiah, Andrianto mengaku tetap optimis pada ketahanan ekonomi Indonesia di bawah nakhoda baru.
“Kita sungguh berharap dan berjuang agar Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo sanggup melewati guncangan pasar saham dan kurs rupiah. Tanda-tanda perbaikan sudah terlihat dari langkah Bank Indonesia yang melakukan intervensi pasar dan menaikkan suku bunga,” pungkas Andrianto.
Laporan: Tim
