TintaOtentik.Co – Langkah masif diambil Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam meningkatkan standar kualifikasi tenaga pendidik di tanah air.
Pada tahun anggaran 2026, pemerintah bersiap menggelontorkan fasilitas beasiswa pendidikan tinggi yang ditargetkan menyasar 150.000 guru yang saat ini belum mengantongi gelar sarjana (S1) maupun Diploma 4 (D4).
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, memastikan bahwa program jaminan studi ini bukan sekadar rencana, melainkan sudah mendapatkan kepastian pos anggaran untuk eksekusi tahun depan.
“Tahun depan kami sudah mengalokasikan 150.000 beasiswa bagi guru yang belum D4 atau S1, dan itu sudah masuk dalam anggaran tahun 2026,” urai Abdul Mu’ti saat memaparkan materi dalam Taklimat Media Capaian Satu Tahun Pemerintahan di Kantor Kemendikdasmen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2026).
Pemberian beasiswa ini dirancang dengan skema bantuan finansial senilai Rp6 juta per tahun untuk tiap guru penerima manfaat, atau setara dengan Rp3 juta pada setiap semesternya.
Skala program ini melonjak drastis dibanding tahun ini, di mana pemerintah baru menyalurkan stimulus serupa untuk 12.500 guru lewat jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
Paralel dengan program beasiswa kuliah, Kemendikdasmen juga memacu peningkatan kompetensi guru melalui perluasan kuota Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Jika pada tahun 2025 program PPG diikuti oleh 600.000 tenaga pendidik, maka pada tahun 2026 jangkauan pesertanya akan didongkrak secara signifikan hingga menembus angka lebih dari 808.000 guru.
Menariknya, kurikulum pelatihan guru ke depan juga akan disesuaikan dengan tuntutan zaman, termasuk membekali para pendidik dengan penguasaan teknologi digital terapan serta penguatan ruang psikologi siswa.
“Pelatihan pembelajaran coding dan AI akan menjadi mata pelajaran pilihan. Selain itu, guru-guru non-BK juga akan mendapat pelatihan dasar bimbingan konseling,” terang Mu’ti.
Kesejahteraan Guru Non-ASN, Tunjangan Rp2 Juta Ditransfer Langsung
Di samping fokus pada aspek akademik dan kompetensi, peningkatan taraf kesejahteraan para guru turut menjadi poin krusial yang dibenahi pemerintah.
Kemendikdasmen mengonfirmasi telah menyiapkan skema kenaikan nilai tunjangan sertifikasi khusus bagi guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi sebesar Rp2 juta per bulan.
Untuk memangkas birokrasi dan menutup celah pemotongan anggaran di tingkat bawah, jalur distribusi dana tunjangan tersebut kini dirombak total dengan sistem kirim langsung ke target sasaran.
“Tunjangan itu sekarang ditransfer langsung ke rekening masing-masing guru, tidak lagi melalui pemerintah daerah,” tegas Mu’ti.
Rangkaian kebijakan terintegrasi ini menjadi tonggak komitmen Kemendikdasmen dalam mengikis ketimpangan mutu pendidikan di Indonesia, sekaligus memastikan para guru memiliki kapasitas profesionalitas yang kokoh dan kesejahteraan yang lebih terjamin.
Laporan: Tim
