TintaOtentik.Co – Setelah sebelumnya menyoroti minimnya dukungan terhadap organisasi kepemudaan serta mendesak adanya audit terhadap pengelolaan retribusi fasilitas olahraga, DPD KNPI Kota Tangerang Selatan kembali menyoroti berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Tangsel, khususnya pada Bidang Kepemudaan.
Sekretaris DPD KNPI Tangsel, Cholid Mawardi, mengatakan KNPI Kota Tangsel menilai pergantian Kepala Dispora harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola program kepemudaan yang selama ini dinilai banyak menuai keluhan dari organisasi kepemudaan (OKP), komunitas pemuda, hingga para pegiat kepemudaan di Kota Tangerang Selatan.
“Bahwa Kepala Dispora yang baru harus berani melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap jajaran dan pola kerja di lingkungan Dispora, khususnya Bidang Kepemudaan,” ujar Cholid.
Menurut Cholid, pergantian pimpinan tidak akan membawa perubahan berarti apabila berbagai persoalan yang selama ini menjadi keluhan para pemuda tidak segera diselesaikan.
“Kepala Dispora yang baru harus menjadi dokter yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit birokrasi yang selama ini terjadi di Bidang Kepemudaan,” kata Cholid.
Jangan sampai, lanjut Cholid, justru penyakit yang sudah lama dikeluhkan oleh organisasi kepemudaan dan komunitas pemuda dibiarkan semakin kronis karena tidak ada keberanian melakukan pembenahan.
“KNPI menerima banyak aspirasi dan keluhan dari berbagai organisasi kepemudaan terkait pola komunikasi dan pelaksanaan program kepemudaan yang dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya,” terang Cholid.
“Banyak organisasi kepemudaan yang merasa hanya diberikan harapan dan janji program, namun pada akhirnya tidak mendapatkan realisasi yang jelas,” ketus Irhas.
Cholid menjabarkan, kami menerima banyak laporan dan keluhan dari OKP maupun komunitas pemuda. Banyak program yang dijanjikan, banyak komunikasi yang dibangun, tetapi realisasinya sering kali tidak sesuai dengan yang disampaikan.
“Kondisi ini menimbulkan kekecewaan dan menurunkan tingkat kepercayaan pemuda terhadap Bidang Kepemudaan Dispora,” papar Cholid.
Senada Wakil Ketua DPD KNPI Tangsel Irhas, mengatakan KNPI juga memperoleh berbagai informasi yang perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Tangsel terkait dugaan tata kelola program kepemudaan yang tidak sehat. Salah satu yang menjadi sorotan adalah adanya dugaan keterlibatan oknum pejabat di Bidang Kepemudaan dalam pengelolaan sejumlah program dan kegiatan melalui perusahaan event organizer (EO) tertentu.
“KNPI menduga terdapat pola dimana sejumlah kegiatan kepemudaan dikelola melalui perusahaan yang digunakan atau dipinjam oleh pihak-pihak tertentu, sementara proses pelaksanaan kegiatan tetap dikendalikan oleh oknum yang memiliki kedekatan dengan program tersebut,” duga Irhas.
“Kami menerima berbagai informasi mengenai dugaan adanya keterlibatan oknum di Bidang Kepemudaan dalam pengelolaan kegiatan melalui perusahaan event organizer tertentu. Bahkan, terdapat dugaan bahwa perusahaan tersebut hanya dipinjam sebagai kendaraan administrasi, sementara pelaksanaan kegiatan tetap dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu. Tentu hal ini perlu ditelusuri oleh aparat pengawas internal pemerintah,” terang Irhas.
Tidak hanya itu, Irhas menuturkan KNPI meminta perhatian terhadap dugaan keterlibatan oknum-oknum tim kerja dalam berbagai kegiatan kepemudaan yang selama ini berjalan. Berbagai informasi yang berkembang di lapangan perlu diuji melalui mekanisme pemeriksaan yang objektif dan profesional agar tidak menjadi sekadar isu yang beredar di kalangan pemuda.
“Karena itu kami meminta Inspektorat dan APIP melakukan pemeriksaan secara menyeluruh agar semuanya menjadi terang dan berdasarkan fakta,” minta Irhas.
Irhas menyampaikan KNPI turut menyoroti adanya dugaan permintaan fee pekerjaan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan kepemudaan. Dugaan tersebut telah menjadi pembicaraan di kalangan pelaksana kegiatan dan perlu segera diklarifikasi melalui proses pemeriksaan yang independen.
“Terdapat dugaan adanya permintaan fee pekerjaan apabila kegiatan tidak dikelola oleh perusahaan yang digunakan oleh pihak-pihak tertentu. Kami tidak ingin berspekulasi, tetapi informasi seperti ini harus ditindaklanjuti secara serius karena menyangkut integritas pengelolaan program kepemudaan,” tegas Irhas.
Irhas menyebutkan bahwa KNPI tidak sedang melakukan serangan terhadap individu tertentu, melainkan menjalankan fungsi kontrol sosial sebagai mitra kritis pemerintah agar tata kelola kepemudaan di Kota Tangsel menjadi lebih baik.
“Anggaran kepemudaan harus benar-benar digunakan untuk meningkatkan kapasitas pemuda, memperkuat organisasi kepemudaan, menciptakan ruang kolaborasi, dan melahirkan generasi muda yang produktif, bukan justru menimbulkan berbagai dugaan yang merusak kepercayaan publik,” tambahnya.
Oleh sebab itu, Irhas tegaskan kembali, KNPI secara tegas meminta Wali Kota Tangsel untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan restrukturisasi di lingkungan Dispora, khususnya pada Bidang Kepemudaan.
“Jika memang terdapat pejabat yang tidak mampu menjalankan tugas secara profesional atau justru menjadi sumber persoalan yang menghambat kemajuan kepemudaan, maka harus dilakukan penyegaran demi kepentingan pemuda Kota Tangsel,” ucap Irhas.
“Bahwa kepemimpinan baru di Dispora pun harus menjadi momentum perbaikan, bukan sekadar pergantian jabatan,” tandas Irhas.
Laporan: irfan
