Laporan APBN 2026: Pendapatan Negara Naik 10%, Belanja Prioritas On-Track

0

TintaOtentik.Co – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan rapor positif kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga pengujung Maret 2026.

Dalam keterangannya, Menkeu menyebutkan bahwa instrumen keuangan negara ini terus bergerak ekspansif, yang ditandai dengan pertumbuhan pendapatan negara sebesar 10 persen secara tahunan.

Hingga 31 Maret 2026, total pendapatan negara tercatat mencapai Rp574,9 triliun. Lonjakan ini dipicu oleh performa penerimaan pajak yang tumbuh perkasa di angka 20,7 persen.

“Hingga Maret, APBN tumbuh cukup ekspansif. Kalau anda lihat yang 2026, pendapatan negara tumbuhnya 10 persen,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta.

Purbaya menjelaskan bahwa moncernya penerimaan pajak merupakan buah dari pulihnya aktivitas ekonomi nasional serta stabilnya harga komoditas global.

Namun, salah satu faktor kunci yang disoroti adalah keberhasilan implementasi sistem administrasi perpajakan digital atau Coretax System.

Meskipun sistem tersebut masih dalam tahap penyempurnaan, dampaknya terhadap efisiensi dan optimalisasi setoran pajak sudah terlihat nyata di lapangan.

“Coretax ini menunjukkan bahwa walaupun ada kelemahan sana sini dan sudah kita perbaiki dan sekarang cukup baik, ke depan kita perbaiki terus. Tapi dampaknya ke pendapatan clear, positif sekali. Jadi program yang sekarang akan kita perbaiki dan kita perkuat terus supaya kelemahannya semakin berkurang,” tegas Menkeu.

Selain sektor pajak, kontribusi pendapatan juga datang dari penerimaan kepabeanan dan cukai yang terealisasi sebesar Rp67,9 triliun.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di luar dividen BUMN mencatatkan angka Rp112,1 triliun, atau tumbuh sekitar 7 persen.

Dari sisi pengeluaran, realisasi belanja negara mencapai Rp815 triliun, melonjak 31,4 persen. Pertumbuhan signifikan terjadi pada belanja pemerintah pusat yang terealisasi sebesar Rp610,3 triliun.

Lonjakan ini dipengaruhi oleh pelaksanaan program-program prioritas nasional serta penyaluran bantuan sosial.

Beberapa poin utama belanja pemerintah meliputi:

  1. Implementasi program Makan Bergizi Gratis.
  2. Penyaluran bantuan sosial (Bansos) secara masif.
  3. Pembayaran subsidi dan kompensasi energi (BBM dan listrik) serta dana pensiun.

Pemerintah juga mengakselerasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp204,8 triliun, termasuk dukungan khusus berupa tambahan alokasi bagi wilayah-wilayah yang terdampak bencana alam di Sumatera.

Terkait kondisi fiskal, Purbaya memastikan posisi defisit saat ini masih dalam batas aman dan dikelola secara efisien dengan tetap memperhatikan dinamika pasar keuangan global.

Ia berkomitmen untuk menjaga disiplin fiskal agar tidak melampaui batas yang telah ditetapkan undang-undang.

“Yang jelas sepanjang tahun (defisit) akan kita kendalikan di bawah 3 persen sesuai dengan desain APBN-nya,” pungkas Purbaya.

Laporan: Tim

Share.
Leave A Reply

Exit mobile version