TintaOtentik.co – Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian resmi menyatukan langkah strategis dengan meneken Surat Edaran Bersama (SEB) terkait Pengelolaan Sarana Prasarana serta Ketenagaan Penyuluhan Pertanian demi menyukseskan swasembada pangan berkelanjutan.
Penandatanganan dokumen penting tersebut dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Mendagri Tito menegaskan bahwa penguatan sektor hulu pertanian merupakan salah satu pilar krusial dalam mengejawantahkan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Dalam ekosistem ini, para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) memegang peran sebagai garda terdepan yang menterjemahkan kebijakan makro pemerintah pusat menjadi aksi nyata di tingkat tapak.
Posisi strategis para penyuluh ini kian diperkuat menyusul terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan, di mana pembinaan teknis mereka kini berada langsung di bawah naungan Kementerian Pertanian.
“Persoalannya adalah beliau [Menteri Pertanian] memerlukan pasukan di lapangan. Jadi selama ini beliau bekerja sama dengan PPL,” ungkap Tito di hadapan para pejabat pusat dan daerah yang hadir.
Optimalisasi Balai Penyuluh dan Sinergi Anggaran Daerah
Melalui kerangka SEB tersebut, Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan ditetapkan sebagai pos komando utama bagi para PPL dalam menjalankan misi pendampingan petani.
Guna memastikan operasional berjalan tanpa hambatan, Tito secara khusus menginstruksikan para kepala daerah untuk ikut memberikan dukungan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), instrumen Transfer ke Daerah (TKD), maupun skema pembiayaan sah lainnya.
Di sisi lain, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian siap mengambil alih tanggung jawab rehabilitasi infrastruktur BPP yang mengalami kerusakan fisik.
Kolaborasi fiskal antara pusat dan daerah ini diyakini mampu menjadi katalisator agar kebijakan strategis nasional dapat langsung dirasakan dampaknya oleh para petani di daerah.
“Kami kira, kita mem-backup sepenuhnya pada Bapak Menteri Pertanian,” tegas mantan Kapolri tersebut.
Gerak Cepat Perbaikan Fasilitas dan Apresiasi Kinerja Pengendalian Inflasi
Menanggapi instruksi tersebut, Mentan Andi Amran Sulaiman memaparkan data per 9 Oktober 2026 yang mencatat kekuatan total 37.237 penyuluh pertanian di seluruh penjuru tanah air, yang didukung oleh 5.836 unit BPP aktif.
Amran memastikan pihaknya langsung mengeksekusi kebijakan refocusing anggaran tahun berjalan untuk mempercepat perbaikan infrastruktur balai yang rusak berat.
“Kami langsung refocusing anggaran biaya tahun ini. Kalau bisa dua bulan selesai yang tadi rusak berat, kita perbaiki. Kemudian Insyaallah tahun depan sudah selesai semuanya. Ini [BPP] untuk tempatnya PPL bernaung,” ujar Amran.
Dalam kesempatan yang sama, Mentan Amran turut menyampaikan apresiasi mendalam kepada Mendagri Tito Karnavian atas konsistensi dan ketegasannya dalam menjaga stabilitas harga pangan serta mengendalikan laju inflasi di berbagai daerah sepanjang masa jabatannya.
“Terima kasih Pak Mendagri, Profesor Tito. Beliau Bapak inflasi Indonesia yang menstabilkan harga sepanjang jabatan beliau, selama beliau menjabat sampai hari ini,” pungkas Amran.
Acara penandatanganan strategis ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting lintas lembaga, di antaranya Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto, serta Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.
