TintaOtentik.co – Langkah taktis Pemerintah RI dalam merombak tata kelola perdagangan internasional mendapat respons dari pelaku industri maritim.
Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA) menilai kebijakan sentralisasi arus ekspor komoditas melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) berpotensi besar mendongkrak daya saing sekaligus membenahi tata kelola sumber daya alam (SDA) nasional.
Ketua Umum DPP INSA, Carmelita Hartoto, mengapresiasi terobosan ini sebagai sinyal kuat komitmen pemerintah dalam menciptakan transparansi serta memangkas simpul-simpul pengapalan komoditas strategis.
“Kami melihat kebijakan ini sebagai terobosan pemerintah untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis Indonesia. Fokus utamanya adalah perbaikan sistem dan transparansi perdagangan,” ujar Carmelita Hartoto dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (28/6/2026).
BUMN Ekspor Jadi Agen Pembangunan, Bukan Berburu Cuan
Sebagaimana diketahui, restrukturisasi ini menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA Strategis Indonesia.
Payung hukum tersebut mengamanatkan pembentukan Badan Pengelola Ekspor SDA, di mana Danantara kemudian mendirikan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai motor penggeraknya.
Kebijakan ekspor satu pintu ini sudah mulai berlaku sejak 1 Juni 2026, dan ditargetkan beroperasi secara penuh pada 1 Januari 2027.
Pada fase perdana, tiga komoditas utama yang wajib melewati pintu DSI adalah batu bara, minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO), serta paduan besi (ferro alloy).
Menyikapi mandat besar tersebut, Carmelita mengingatkan agar entitas BUMN Ekspor yang baru dibentuk ini tetap berjalan di koridornya sebagai katalisator pembangunan nasional, bukan sekadar entitas bisnis yang berburu keuntungan komersial semata.
Menurutnya, DSI harus mampu mengawal pemerataan ekonomi dan menjalin sinergi yang sehat dengan lini swasta nasional.
Terlebih, situasi pasar global saat ini sedang dibayangi ketidakpastian yang tinggi, sehingga dunia usaha membutuhkan kepastian regulasi serta iklim investasi yang stabil.
Keseimbangan Peran Antara BUMN dan Pelaku Swasta
Lebih lanjut, pelaku swasta nasional diharapkan tidak terpinggirkan oleh dominasi instrumen negara. Keseimbangan ekosistem dinilai menjadi kunci utama agar roda perekonomian tetap melaju kompetitif.
“Bagaimanapun swasta nasional merupakan salah satu penggerak utama ekonomi Indonesia. Karena itu, implementasi kebijakan ini perlu menjaga keseimbangan antara peran BUMN sebagai agen pembangunan bangsa dan ruang bagi sektor swasta untuk terus bertumbuh,” tegas Carmelita.
Sebagai salah satu pilar utama dalam rantai pasok dan logistik maritim, INSA menegaskan akan terus memantau dari dekat jalannya masa transisi kebijakan ini.
Pihaknya bersiap memberikan masukan-masukan taktis dari kacamata industri pelayaran agar integrasi satu pintu ini benar-benar membawa dampak positif bagi postur ekonomi nasional.
