TintaOtentik.Co – Badan Gizi Nasional (BGN) melarang mitra dan yayasan membentuk koperasi yang menjadi kedok untuk memonopoli rantai pasok bahan pangan ke dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang, menilai tindakan yayasan dan mitra menguasai rantai pasok melalui koperasi merupakan tindakan yang aneh.
Peringatan itu Nanik sampaikan dalam forum Sinergi Ekonomi Kerakyatan: Pemberdayaan UMKM, Koperasi, dan BUMDes untuk Mendukung Program MBG di Kota Serang, Banten.
“Ini yayasan-mitra malah bikin koperasi, aneh-aneh saja ini,” ujar Nanik dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Kamis (12/3/2026).
Nanik membenarkan, Pasal 38 Ayat 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 memang memerintahkan dapur MBG harus mengutamakan produk dalam negeri, UMKM, hingga koperasi.
Namun, ia menegaskan koperasi yang dimaksud dalam Perpres tersebut bukan koperasi jadi-jadian yang digunakan untuk menguasai rantai pasok bahan pangan ke dapur MBG.
“Koperasi itu harus koperasi beneran, bukan koperasi jadi-jadian,” tegas Nanik.
Ia mengaku sering menerima aduan mengenai banyaknya mitra BGN yang membentuk koperasi untuk memasok bahan baku ke dapur-dapur MBG.
Alih-alih membantu petani, peternak kecil, dan pelaku UMKM agar turut mendapatkan manfaat ekonomi dari program MBG, mereka justru memusatkan keuntungan melalui koperasi jadi-jadian.
Nanik menegaskan, program MBG tidak boleh menjadi ladang bisnis segelintir orang. MBG merupakan program prioritas PResiden prabowo Subianto yang bertujuan menggerakkan ekonomi rakyat.
“Mereka membentuk Koperasi hanya sebagai kedok untuk memonopoli pasokan bahan baku,” ujarnya.
Dalam keterangan yang sama, Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat (PPM) BGN Tengku Syahdana, mengungkapkan timnya menemukan SPPG yang pasokan bahan pangannya ditentukan pihak tertentu.
“Ada Kepala SPPG yang bapaknya punya jabatan atau punya konflik kepentingan, ingin memilih supplier sendiri,” kata dia.
Temuan lainnya mengungkap keberadaan mitra dan yayasan yang terlalu dominan dalam mengelola dapur sehingga berpotensi memonopoli pasokan bahan baku MBG.
“Kami juga menemukan yayasan yang terlalu dominan, sehingga Kepala SPPG-nya tidak bisa berkutik,” tutur Tengku.
Laporan: Tim
