TintaOtentik.Co – Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, memberikan instruksi tegas kepada jajaran pemerintah daerah untuk memperketat verifikasi data penerima bantuan sosial (bansos).
Dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Gus Ipul menekankan bahwa bantuan harus benar-benar menyasar masyarakat yang memenuhi kriteria, khususnya mereka yang terhimpit kondisi kesehatan berat atau katastropik.
Berdasarkan hasil validasi internal Kementerian Sosial (Kemensos), warga dengan kondisi penyakit katastropik masuk dalam kategori wajib dibantu.
“Kita akan mencoba, kalau memenuhi kriteria, kita akan perjuangkan. Apalagi tadi disebut katastropik, itu wajib mendapatkan bantuan sosial,” tegas Gus Ipul saat memberikan arahan di Pendopo Kabupaten Trenggalek, Minggu (29/03/2026).
Dalam penjelasannya, Mensos memaparkan bahwa tolok ukur utama kelayakan penerima manfaat adalah posisi mereka dalam desil Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Petugas di lapangan diwajibkan melakukan penyisiran berkala untuk memastikan akurasi data tersebut.
“Tim di lapangan harus verifikasi berkala, kalau masuk desil 1-4 maka wajib menerima bansos. Apabila sudah di desil 5 ke atas maka bisa dikatakan sudah mampu,” ujar Gus Ipul.
Ia menambahkan bahwa dinamika ekonomi masyarakat sangat cair, sehingga pemutakhiran data menjadi harga mati. Gus Ipul mencontohkan adanya warga di desil menengah yang bisa seketika jatuh ke kategori miskin akibat biaya pengobatan yang sangat besar.
“Tinggal sekarang posisinya di desil berapa itu perlu kita apa lakukan verifikasi. Karena ada orang yang sebenarnya dia di desil lima lah ya, atau di enam gitu. Tapi karena sakit, dan membutuhkan biaya besar, maka desilnya bisa turun,” jelasnya.
Selain penurunan kondisi ekonomi, Gus Ipul juga menyoroti kasus sebaliknya; di mana penerima bansos mengalami peningkatan kesejahteraan secara signifikan namun masih terdata sebagai warga miskin.
Ia menceritakan temuan adanya warga yang awalnya sangat layak menerima bantuan, namun tiba-tiba memiliki aset mewah seperti rumah bagus dan mobil.
“Ada juga yang orang tiba-tiba sekolah di sekolah rakyat, dan waktu didatangi didata pertama memang benar-benar memenuhi syarat. Kemudian tiba-tiba rumahnya bagus, punya mobil. Kita kaget itu, kita data ulang, ternyata dia habis dapat bantuan dari anaknya yang baru keluar yang kerja di luar negeri,” ungkap Gus Ipul.
Menyikapi hal tersebut, pemerintah menyarankan agar warga yang sudah mandiri secara ekonomi secara sukarela melepas hak bansosnya dan beralih ke fasilitas umum non-subsidi agar bantuan dapat dialihkan kepada yang lebih membutuhkan.
Menutup arahannya, Gus Ipul meminta masyarakat untuk tidak pasif. Ia mendorong warga memanfaatkan teknologi melalui aplikasi “Cek Bansos” untuk memantau status kepesertaan mereka secara mandiri. Melalui fitur DTKS, warga cukup memasukkan NIK untuk melihat posisi desil mereka.
“Buka aja aplikasi Cek Bansos, habis itu di situ ada fitur DTKS. Masukkan NIK-nya. Nanti dilihat, data itu di desil berapa. Kalau berada 6 sampai 10, tapi merasa tidak pas, dan mestinya di empat, mestinya di lima, itu bisa dilakukan usulan,” pungkasnya.
Masyarakat yang merasa datanya tidak akurat diberikan ruang untuk mengajukan usulan perbaikan secara langsung melalui platform tersebut.
Laporan: Tim
