PKB Bentuk Satgas Prabowonomics Dalam Mengawal Kebijakan Ekonomi Presiden

0

TintaOtentik.co — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) makin mempertegas komitmennya dalam menyokong agenda ekonomi pemerintah.

Melalui badan otonom Panji Bangsa, partai besutan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) ini resmi mendeklarasikan Satuan Tugas (Satgas) Prabowonomics Panji Bangsa di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (13/8/2026).

Pembentukan Satgas ini ditujukan langsung untuk mengawal, memantau, serta memastikan seluruh program dan Kebijakan Strategis Presiden Prabowo Subianto di bidang ekonomi dan kesejahteraan berjalan transparan, akuntabel, serta tepat sasaran.

Ketua Umum Dewan Komando Pusat (DKP) Panji Bangsa PKB, Rivqy Abdul Halim, memimpin langsung deklarasi pembentukan satuan tugas tersebut.

“Kami menyatakan pada hari ini, Kamis tanggal 13 Agustus 2026 Dewan Komando Pusat Panji Bangsa mendeklarasikan Satuan Tugas (Satgas) Prabowonomics Panji Bangsa,” kata Rivqy.

Rivqy memaparkan tiga mandat utama yang akan diemban oleh Satgas Prabowonomics Panji Bangsa dalam mendukung kerja-kerja pemerintah di lapangan.

“Oleh sebab itu, sebagai Satuan Tugas Prabowonomics Panji Bangsa akan melaksanakan tugas sebagai berikut, mendukung secara utuh arah kebijakan dan program strategis Presiden Prabowo Subianto dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat dapat merasakan dampak dan manfaat secara langsung. Memastikan pelaksanaan program strategis Presiden Prabowo Subianto terlaksana,” ujarnya.

Dalam struktur kepengurusan, Ahmad Riyadi ditunjuk sebagai Ketua Satgas dengan didampingi Ragil Setyo Cahyono sebagai Sekretaris.

Ahmad Riyadi menjelaskan bahwa Satgas akan bergerak pada dua ranah strategis, yakni edukasi publik terkait substansi Kebijakan Prabowonomics serta pengawasan ketat di tingkat implementasi.

“Yang pertama, menjelaskan dari hulu substansi program dan kebijakan strategis Prabowonomics dalam sektor ekonomi. Yang kedua adalah memastikan implementasi program populis yang selama ini dijalankan oleh Presiden Prabowo itu dapat terlaksana dengan baik, tepat sasaran, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan terhindar dari praktik-praktik yang berpotensi terjadi penyalahgunaan kewenangan,” kata Riyadi.

Riyadi menilai bahwa sosialisasi Kebijakan Prabowonomics masih minim di tingkat tapak. Ia mencontohkan pendirian PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang dinilainya amat krusial untuk menutup celah kebocoran fiskal akibat selisih data ekspor-impor.

“Presiden Prabowo juga menginisiatif terbentuknya PT DSI. PT DSI ini diharapkan mampu menjadi solusi atas kebocoran-kebocoran fiskal yang selama ini terjadi dari proses ekspor-impor. Kami punya data di tahun 2024, itu ada 29 negara yang selama ini menjadi mitra ekspor-impor Indonesia memiliki selisih dari kebocoran negara hampir sekitar 7 juta US dollar,” katanya.

Riyadi menambahkan bahwa potensi penerimaan negara yang terselamatkan dari kebocoran tersebut bakal memberi dampak besar bagi masyarakat.

“Seandainya anggaran ini kemudian dipakai untuk kesejahteraan masyarakat, maka akan berdampak signifikan terhadap pembangunan baik infrastruktur, sumber daya, sektor pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya,” imbuhnya.

Selain fokus pada ranah makro, Satgas Prabowonomics Panji Bangsa juga bakal turun langsung mengawasi program kerakyatan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Riyadi menyoroti bahwa meski program MBG terbukti membuka lapangan kerja dan menekan angka stunting, aspek tata kelola dan supervisi lapangan masih perlu ditingkatkan.

“Saya contoh misalkan ada program MBG. Fakta yang terjadi selama ini kita juga simak, evaluasi dari program ini adalah soal tata kelola. Tapi soal kemanfaatan program ini dampaknya sangat signifikan. Kekurangan lapangan pekerjaan yang selama ini dialami oleh masyarakat kita juga terjawab atas hadirnya program ini,” kata dia.

“Makanan bergizi yang hari ini menjadi salah satu faktor terjadinya stunting, itu juga mendapat efek dengan adanya atau hadirnya program-program ini. Terkait soal tata kelola, dengan adanya satuan tugas ini akan membantu untuk mensupervisi, memantau pelaksanaan aktivitas ini di lapangan,” lanjutnya.

Share.
Leave A Reply

Exit mobile version