Stok 1,3 Juta Ton Beras Digelontorkan, Mentan Jaga Kesejahteraan Petani dari Mafia Pangan

TintaOtentik.co – Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi petani sekaligus masyarakat dari praktik mafia pangan yang merugikan. Ia menilai praktik kecurangan yang terjadi di sektor perberasan tidak hanya merusak ekosistem pertanian, tetapi juga menimbulkan kerugian besar bagi petani maupun konsumen.

Dalam keterangannya, Amran mengungkapkan Kementerian Pertanian (Kementan) telah melakukan investigasi dan menemukan adanya penyimpangan besar dalam peredaran beras premium. Dari 268 merek yang beredar, sebanyak 212 merek dinyatakan tidak sesuai standar.

“Saya tidak akan tinggal diam. Mafia pangan ini merugikan petani, memukul konsumen, dan menciptakan ketidakadilan. Negara tidak boleh kalah. Kami akan terus bertindak tegas,” tegas Amran, Minggu (24/8/2025).

Selain langkah penindakan, Kementan juga merancang kebijakan yang berorientasi pada keseimbangan. Pemerintah memastikan petani tetap memperoleh harga gabah yang wajar, sementara konsumen bisa membeli beras dengan harga yang tidak membebani. Untuk itu, harga gabah dijaga pada level Rp 6.500 per kilogram, bersamaan dengan upaya menekan harga beras agar tetap terjangkau.

Kebijakan tersebut kini mulai memperlihatkan hasil. Penyerapan gabah oleh Perum Bulog meningkat signifikan, mencapai 6.000 ton per hari atau dua kali lipat dari sebelumnya. Dampaknya langsung dirasakan oleh petani, yang terlihat dari peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) Juli 2025 menjadi 122,64.

Langkah konkret lainnya adalah stabilisasi harga beras melalui pelepasan stok cadangan pemerintah. Sebanyak 1,3 juta ton beras digelontorkan hingga akhir tahun melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang digerakkan Bulog bersama TNI, Polri, serta lembaga terkait.

“Karena itu, stok beras pemerintah 1,3 juta ton kami gelontorkan untuk menstabilkan harga sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Amran.

Upaya distribusi tersebut mulai menunjukkan dampak positif. Harga beras turun di 15 provinsi sejak 26 Agustus 2025, termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Aceh, hingga Sumatera Utara. Penurunan juga terjadi di ritel modern, dengan rata-rata harga beras merosot Rp 1.000 per kilogram.

Saat ini, distribusi beras SPHP telah mencapai 6.000 ton per hari dan ditargetkan terus meningkat hingga 10.000 ton per hari. Amran menegaskan, seluruh kebijakan ini merupakan bukti nyata bahwa negara hadir untuk menjamin kesejahteraan petani sekaligus menjaga daya beli masyarakat.