TintaOtentik.co – Ketua Badan Legislasi (Baleg) sekaligus Anggota Komisi III DPR RI, Bob Hasan, menyampaikan orasi kebangsaan dalam acara Kirab Merah Putih di Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan.
Di hadapan ratusan pelajar dan elemen masyarakat, ia menyoroti modus baru peredaran narkotika, dinamika politik nasional, hingga komitmen pemerintah dalam meratakan kedaulatan ekonomi.
Bob Hasan menggarisbawahi ancaman peredaran narkoba yang makin masif dengan memanfaatkan gaya hidup anak muda. Seperti adanya penyelundupan dari rokok elektronik atau vape.
Menanggapi fenomena tersebut, ia mendorong penguatan kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui payung hukum yang lebih tegas.
“Tadi saya sebagai Ketua Baleg sebenarnya menyarankan kepada BNN untuk segera membentuk legal structure, undang-undang untuk BNN, sehingga Kepala BNN itu mampu mengeluarkan keputusan secara eksternal untuk memberantas peredaran Narkoba contoh yang diselundupkan di Vape tadi. Nah, ini diperlukan satu perjuangan di dalam politik hukum,” tambahnya.
Perubahan Arah Ekonomi dan Kedaulatan Rakyat
Selain isu narkoba, Bob Hasan membeberkan dinamika politik nasional pascaluncuran arah kebijakan baru pemerintah yang berfokus pada demokrasi ekonomi.
“Politik hari ini begitu panas, memanas. Kenapa memanas? Karena tahun 2024, setelah pergantian presiden, prinsip bernegara presiden berubah dari neoliberalisme menjadi demokrasi ekonomi. Apa itu demokrasi ekonomi? Ini Adik-adik pelajar harus ngerti. Demokrasi ekonomi itu adalah kedaulatan ekonomi berada di tangan rakyat,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa skema penyaluran anggaran saat ini difokuskan langsung ke masyarakat bawah untuk memotong rantai birokrasi yang rentan penyelewengan.
“Jadi, ketika uang Rp1 triliun tiap hari dibagi-bagi ke seluruh daerah tanpa melalui Pak Bupati dan Wali Kota, tanpa lewat apalagi Gubernur, sekalipun itu lewat Kepala Desa, tidak,” jelas Bob Hasan.
Ia melanjutkan bahwa anggaran tersebut langsung menyasar sektor riil di tingkat tapak.
“Langsung uang tersebut untuk belanja ke petani, ke orang-orang tua kita pekebun, ke orang-orang tua kita nelayan, ke orang-orang tua kita yang sederhana kehidupannya selama ini. Sehingga kehidupan perekonomian di desa-desa menjadi subur dan tumbuh hebat.”
Evaluasi Otonomi Daerah dan Pemberantasan Korupsi
Lebih lanjut, Bob Hasan menyinggung resistensi sejumlah pihak terhadap pola distribusi anggaran baru ini. Menurutnya, hal itu tidak lepas dari kebiasaan lama dalam pengelolaan proyek di daerah.
“Nah, mengapa ada orang yang tidak setuju? Karena dulu tahun 2024 ke belakang dapat proyek kiri-kanan, pegang proyek kiri-kanan,” sentilnya.
Ia mengingatkan kembali cita-cita awal reformasi 1998 yang diusung para aktivis demi pemerataan ekonomi daerah melalui UU Otonomi Daerah, namun dalam praktiknya kerap disalahgunakan.
“Maka dalam satu tahun ada ketangkap oleh KPK, OTT, bisa sampai 10 sampai 20 pimpinan daerah kena ketangkap OTT dalam satu tahun. Kenapa? Karena sudah terlalu nikmat, bagaimana cara pakai uang dan sebagainya. Ya, jadi sudah terlalu banyak koruptor di sini,” tegas politisi DPR RI tersebut.
Bob Hasan menambahkan bahwa akibat korupsi yang masif, pembangunan infrastruktur di daerah kerap terbengkalai.
“Dana sudah disedot ke daerah-daerah, jembatan enggak pernah jadi, jalan di desa-desa tetap rusak dari awal Reformasi sampai dengan tahun 2024,” kritiknya.
Kondisi inilah yang memicu pemerintah pusat mengambil langkah terobosan melalui pembentukan satuan tugas khusus.
“Maka dana yang turun ke kabupaten, yang turun ke provinsi, dipotong, ditarik ke pusat, diterjunkan lagi ke daerah-daerah dalam bentuk membangun jembatan (satgas jembatan), membangun jalan desa (satgas jalan desa), membangun sekolah rakyat (satgas sekolah rakyat), dan semua itu langsung dari pusat. Bukan enggak percaya, karena uangnya selama ini dibancak, dikorup, dicuri. Nah, ini harus dilawan,” lanjutnya.
Sebagai penutup, Bob Hasan mengimbau seluruh elemen masyarakat dan generasi muda untuk membentengi diri dari narasi penyesatan informasi.
“Cara melawannya yang sederhana, jangan sampai kita asal termakan berita dan informasi hoax, para pelajar harus mulai menyaring dan bisa berdiskusi terlebih dahulu antar sesama pelajar, kan ada forum nya, ” pungkasnya.
Laporan: irfan
