Jawab Kebutuhan Sistem Zonasi, Dikbud Tangsel Rencanakan Penambahan Sekolah Negeri di Tahun 2025

TintaOtentik.co – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan (Tangsel), menyiapkan sejumlah program prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Selain melanjutkan program makan bergizi gratis, fokus utama pemerintah adalah kualitas pendidikan dan penambahan sekolah negeri demi efektivitas sistem zonasi.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangsel, Deden Deni, menjelaskan bahwa tahun 2025 akan ada program baru berupa beasiswa bagi kepala sekolah untuk melanjutkan pendidikan S2.

Sebanyak 200 kuota beasiswa direncanakan untuk kepala sekolah, sementara bagi guru PAUD yang S1-nya belum linier juga akan disediakan beasiswa.

“Untuk fokus masih tentang akses pendidikan, lalu kualitas pendidikan, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan ada program baru di tahun 2025 ini, beasiswa buat kepala sekolah untuk melanjutkan S2, kalau kemarin bantuan biaya pendidikan, kalau nanti betul-betul dari awal sampai selesai,” ujar Deden kepada TintaOtentik.co, (19/12/24).

“Sama buat guru PAUD yang baru S1 atau S1 nya tidak linier, untuk tahap awal rencana 200 kuota buat kepala sekolah S2, dan untuk guru PAUD di satu kecamatan ada 4 orang nanti kita realisasikan di tahun depan,” tambahnya.

Selain itu, Deden menyampaikan bahwa penambahan fasilitas pendidikan menjadi prioritas, khususnya jenjang SMP. Hal ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan akibat sistem zonasi dan evaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Dari total 25.000 lulusan SD sederajat, sekitar 15.000 mendaftar ke SMP negeri, namun belum semua dapat difasilitasi.

“Kami sudah menghitung kebutuhan ideal, termasuk sebarannya. Ada rencana pembangunan beberapa SMP baru seperti SMP 23, dan kami sedang mempelajari beberapa lahan yang bisa dimanfaatkan untuk mendirikan SMP baru,” jelas Deden.

Pada beberapa kecamatan, kondisi lahan untuk memenuhi penambahan SMP baru cukup bervariasi, hal itu yang masih harus dipelajari lebih lanjut.

“Memang, beberapa kecamatan kondisinya bervariatif untuk membangun SMP baru, ada yang hanya bisa bangun 2,3,4 sampai 5 gedung SMP, padahal kebutuhannya lebih dari itu, itu yang juga menjadi prioritas,” sambungnya.

Meski demikian, untuk jenjang SD, Deden mengatakan fasilitas yang tersedia dinilai masih mencukupi.

“Kalau SD sejauh ini masih cukup, dari data masing-masing di 54 kelurahan, disetiap kelurahan ada 2 Gedung SD. Nah yang paling krusial adalah jenjang SMP, karena jumlahnya belum ideal,” katanya.

Terkait keluhan sekolah swasta akibat minimnya peserta didik, Deden memastikan Pemkot Tangsel tetap memperhatikan keseimbangan agar sekolah swasta tidak terdampak.

Program beasiswa bagi siswa yang tidak lolos ke sekolah negeri juga akan diatur berdasarkan kebutuhan dan radius lokasi untuk menciptakan pemerataan.

“Supaya tetap tidak mematikan sekolah swasta, maka kami lihat dulu kebutuhan sekolah, seperti lokasi-lokasi tidak seimbang yang setiap kecamatan yang cuma 2 SMP, ya itu kan harus dipenuhi supaya berkeadilan, tapi tidak mematikan sekolah swasta yang ada disana, jadi diatur radius jarak, ya itu yang sedang kita pelajari,” ungkapnya.

Mengenai gaji guru, Deden menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan wewenang pemerintah pusat.

Sementara untuk tenaga honorer, Pemkot Tangsel akan menyiapkan anggaran lebih guna menggaji mereka yang lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Diketahui dari minggu lalu, sebanyak 6.805 tenaga honorer Tangsel sedang mengikuti tes PPPK di Serang yang berlangsung selama dua pekan.

Melalui program-program ini, Pemkot Tangsel berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus menjawab tantangan dalam pemerataan akses pendidikan di wilayahnya.