Kementerian ESDM Nonaktifkan Dirjen Migas Usai Penggeledahan Kejagung

TintaOtentik.co – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menonaktifkan Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Achmad Muchtasyar setelah penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) di Gedung Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) pada Senin (10/2).  

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengonfirmasi bahwa penonaktifan Achmad dilakukan pada Senin (10/2) sore. Achmad sendiri baru menjabat sebagai Dirjen Migas kurang dari satu bulan setelah dilantik oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Kamis (16/1) lalu.  

“Penonaktifannya kemarin sore,” ujar Yuliot saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).  

Meski demikian, Yuliot tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai alasan di balik penonaktifan tersebut. Ia juga belum mengungkapkan siapa yang akan menggantikan Achmad sebagai Dirjen Migas.  

“Untuk Dirjen Migas, ini kita lagi evaluasi internal, ya tentu dengan adanya proses evaluasi internal itu nanti akan dilihat ya bagaimana proses hukum yang berjalan. Jadi itu untuk kita lebih independen untuk melihat itu proses hukum,” jelasnya.  

Terkait penggeledahan yang dilakukan Kejagung, Yuliot memastikan bahwa hal tersebut tidak mengganggu aktivitas di Kementerian ESDM.  

“Tidak ada kendala. Ini dari kementerian tetap berjalan normal,” katanya.  

Menurutnya, pekerjaan di Kementerian ESDM maupun Ditjen Migas tetap berlangsung sebagaimana mestinya tanpa ada hambatan akibat pemeriksaan yang dilakukan.  

“Ini ada kegiatan-kegiatan rutin yang ada di kementerian, ya kita tetap melaksanakan kegiatan sesuai dengan apa yang dilaksanakan selama ini,” tambahnya.  

Lebih lanjut, Yuliot menegaskan bahwa Kementerian ESDM akan mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan dan bersikap kooperatif terhadap Kejaksaan Agung.  

“Kami mengikuti proses hukum yang berlaku. Dengan adanya pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung ya tentu ini ada subjek-subjek yang dilakukan pemeriksaan, ya tentu kita akan mematuhi dan juga akan sangat kooperatif dengan proses hukum yang ada,” tutupnya.