Pemerintah Tegas Larang Orang Kaya Beli Rumah Subsidi, Salurkan untuk MBR dan Tenaga Kesehatan

TintaOtentik.co – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa program rumah subsidi pemerintah secara eksklusif ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan bukan untuk individu dengan kemampuan finansial yang lebih baik.

Penegasan ini disampaikan untuk memastikan program tersebut tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi mereka yang membutuhkan.

“Saya tegaskan rumah subsidi itu bukan untuk orang kaya. Tidak boleh ya. Tapi rumah subsidi itu untuk rumah pertama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah,” ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Kementerian PKP berjanji akan melakukan pengawasan ketat untuk menjamin bahwa rumah-rumah subsidi dialokasikan dengan benar, khususnya sebagai hunian pertama bagi MBR yang memenuhi kriteria pemerintah.

Ara juga mengindikasikan rencana untuk bekerja sama dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dalam melakukan verifikasi lapangan, guna memastikan bahwa rumah subsidi dihuni oleh pemilik yang sah dan dalam kondisi layak. Langkah ini diambil setelah kunjungan kerja menunjukkan adanya rumah subsidi yang tidak dihuni dan dalam kondisi kurang memadai.

Lebih lanjut, Ara mengungkapkan bahwa Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 telah ditetapkan, yang mengatur batas penghasilan MBR yang berhak atas rumah subsidi. Kebijakan ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap perumahan yang terjangkau, sekaligus memberikan dorongan bagi sektor perumahan nasional.

“Kami mengucapkan terimakasih atas kerja keras BP Tapera dan Bank penyalur KPR FLPP karena semakin banyak masyarakat yang bisa memiliki rumah layak huni. Tahun ini kami menargetkan sebanyak 220.000 rumah subsidi untuk masyarakat dan akan terus kami upayakan kuotanya bisa bertambah lagi,”katanya.

Ara juga berkomitmen untuk mewujudkan perintah Presiden Prabowo Subianto dalam Program 3 Juta Rumah, melalui kolaborasi lintas kementerian. Rencana kerja sama mencakup Kementerian Ketenagakerjaan untuk perumahan buruh, Kementerian Pertanian untuk petani, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk wartawan, Kementerian Pendidikan Dasar untuk guru, serta Kementerian Kesehatan untuk tenaga kesehatan, bidan, dan perawat.

“Kami tidak melaksanakan groundbreaking tapi langsung menyerahkan kunci rumah subsidi untuk MBR,” ujar Maruarar Sirait.
30.000 Rumah Subsidi Diserahkan untuk Tenaga Kesehatan, Bidan, dan Perawat
Dalam upaya konkret mendukung tenaga kesehatan, bidan, dan perawat, Kementerian PKP dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah memulai penyerahan kunci rumah subsidi. Acara simbolis berlangsung di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, dan serentak di berbagai daerah lain di Indonesia.

“Saat ini Kementerian PKP dan BP Tapera telah mengalokasikan dana untuk rumah subsidi sebanyak 220.000 unit. Dari jumlah tersebut kami alokasikan 30 ribu rumah untuk tenaga kesehatan, perawat dan bidan,” kata Maruarar Sirait alias Ara dalam keterangan tertulis, Selasa (29/4/2025).

Ara berharap, inisiatif ini tidak hanya memberikan hunian layak bagi para pahlawan kesehatan, tetapi juga memacu semangat kerja mereka dan mendukung suksesnya Program 3 Juta Rumah serta Program Cek Kesehatan Gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

“Sudah saya cek kalau program perumahan untuk tenaga kesehatan, bidan dan perawat ini baru pertama kali dan ada saat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mohon doakan Kementerian PKP, BP Tapera dan BTN bisa menambah kuota rumah subsidi supaya wong cilik benar-benar diurus dan punya rumah dan tidak sekedar pidato tapi benar-benar terbukti di lapangan,” imbuhnya.

Alokasi 30.000 unit rumah subsidi tersebut dibagi menjadi 15.000 untuk perawat, 10.000 untuk bidan, dan 5.000 untuk tenaga kesehatan lainnya. Ara berjanji akan berupaya keras menambah kuota, terutama untuk tenaga kesehatan, bidan, dan perawat, mengingat kebutuhan yang masih besar.

“Kami akan berusaha menambah dan mencari pembiayaan untuk menambah kuota rumah subsidi dan akan diprioritaskan bagi tenaga kesehatan, perawat dan bidan,” kata Ara.

“Jika ada 1.000 tenaga kesehatan, perawat dan bidan tercapai kami akan undang Presiden untuk memberikan kunci tersebut. Terimakasih kepada Bank BTN dan BP Tapera yang telah bekerja keras mewujudkan impian para tenaga kesehatan, bidan dan perawat yang ingin memiliki rumah layak huni dan berkualitas dengan KPR FLPP,” tuturnya.