Pilkada Serentak 2024: Pemilih Kerap Disuguhi Perdebatan Identitas Politik Ketimbang Solusi Permasalahan Daerah

Artikel Ditulis Oleh: Muchamad Nabil Haroen, Alumnus Pondok Pesantren Lirboyo, anggota DPR RI 2019-2024, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa

PILKADA Serentak 2024 merupakan momen penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Dengan menyatukan seluruh pemilihan kepala daerah dalam satu waktu, sistem ini menawarkan efisiensi yang patut diapresiasi, seperti penghematan anggaran negara dan pengawasan yang lebih terkoordinasi.

Namun, keunggulan ini tidak datang tanpa tantangan. Kompleksitas logistik, waktu persiapan yang singkat, hingga kualitas seleksi kandidat menjadi persoalan yang perlu perhatian serius.

Di tengah hiruk-pikuk politik lokal, beberapa provinsi dan kabupaten strategis muncul sebagai medan pertarungan yang “seksi,” di mana kekuatan besar seperti PDI Perjuangan dan Koalisi Indonesia Maju (KIM) atau KIM Plus saling berhadapan.

Pertarungan Strategis di Daerah “Seksi”

Tidak semua daerah menjadi ajang pertarungan langsung antara PDI Perjuangan dan KIM. Polarisasi yang mencolok justru terlihat di wilayah-wilayah strategis, seperti provinsi dan kabupaten dengan jumlah pemilih yang besar, sumber daya ekonomi yang signifikan, atau dinamika politik yang intens.

Di wilayah ini, narasi nasional sering kali diangkat oleh kandidat untuk meraih simpati publik.

Kedekatan dengan elite politik nasional dijadikan “nilai jual,” meskipun ironisnya, narasi ini sering mengaburkan kebutuhan lokal yang lebih mendesak.

Polarisasi di daerah “seksi” ini memang menawarkan pilihan politik yang beragam, namun di sisi lain, kerap mendistorsi fokus utama Pilkada.

Alih-alih memperdebatkan visi konkret untuk rakyat, diskursus politik justru terjebak pada simbolisme dan penguatan citra elite nasional.

Hasilnya, pemilih lebih sering disuguhi perdebatan identitas politik ketimbang solusi nyata untuk permasalahan daerah.

(***)