Program Sekolah Rakyat Dibiayai APBN, Mensos: 53 Titik Sudah Masuk Tahap Pematangan

TintaOtentik.Co – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul menyampaikan perkembangan terbaru terkait program Sekolah Rakyat yang dirancang untuk menjawab kebutuhan pendidikan masyarakat miskin ekstrem.

Kepada awak media, Gus Ipul menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan fisik dan dimulainya pembelajaran di beberapa titik pada tahun ini.

Dikatakan bahwa sebanyak 53 titik Sekolah Rakyat telah memasuki tahap pematangan dan penyediaan sarana-prasarana seperti meja, kursi, dan tempat tidur siswa.

“Pada tahun ajaran ini ada beberapa titik yang bisa dimulai sebagaimana yang sudah kita sampaikan sebelumnya. 53 titik ini terus dilakukan pematangan bahkan sudah mulai penyediaan sarana-prasarana. Apakah bangku, kursi, tempat tidur siswa dan lain sebagainya,” ujar Gus Ipul kepada awak media usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Rabu, 30 April 2025.

Gus Ipul mengungkap pemerintah daerah dari hampir 300 kabupaten, kota, dan provinsi telah mengajukan usulan untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Peninjauan kelayakan lahan dan lokasi kini tengah dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Kita tentu survei dan yang melakukan survei adalah PU, setelah nanti dinyatakan layak maka akan coba dilaporkan ke Presiden tentang kemungkinan penambahan dari 53 yang sudah siap itu. Mungkin 70 atau mungkin juga 80 dan mungkin juga bisa 100, tergantung nanti dalam dua minggu ke depan ini,” jelasnya.

Selain 53 titik awal, pemerintah menargetkan pembangunan sekolah di total 200 lokasi pada tahun ini. Sebanyak 100 titik akan dibiayai melalui APBN, dan sisanya melalui partisipasi swasta.

“Direncanakan kalau memenuhi syarat, tahun ini Presiden akan memulai pembangunan di 200 titik. 100 titik dengan anggaran APBN dan/atau 100 lagi adalah partisipasi swasta,” ucap Gus Ipul.

Sekolah Rakyat ditujukan bagi siswa dari kelompok desil 1 atau masyarakat dalam kondisi miskin ekstrem. Pemerintah juga akan melakukan kunjungan rumah untuk memverifikasi kondisi sosial ekonomi calon siswa.

“Nanti juga akan ada semacam kunjungan ke rumah masing-masing orang tua mereka untuk memastikan bahwa mereka berada di desil 1 dan ada kesanggupan untuk mengikuti proses belajar-mengajar di sekolah rakyat,” kata Mensos.

Ia menambahkan bahwa setiap lokasi pembangunan sekolah akan membutuhkan lahan minimal 8 hektare, lengkap dengan asrama, perumahan guru, sarana olahraga, dan fasilitas pendukung lainnya.

Untuk tenaga pengajar, Gus Ipul menyatakan bahwa kepala sekolah wajib berasal dari kalangan ASN, sementara guru dapat direkrut dari tenaga P3K penuh, paruh waktu, maupun dari jalur PPG jika masih kurang.

“Kurikulum juga sudah dimatangkan, dipimpin oleh Prof. Muhammad Nuh dan sekarang sudah masuk tahap finalisasi. Mudah-mudahan di bulan Juni nanti semuanya tuntas sehingga guru, kepala sekolah dan lain-lain bisa dilakukan pelatihan-pelatihan tambahan,” ujarnya.

Laporan: Tim