Tunggu Perintah, Projo Berubah jadi Partai dan Kendaraan Politik Jokowi

TintaOtentik.co – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo, Handoko, menyatakan bahwa organisasinya siap untuk bertransformasi menjadi partai dan menjadi kendaraan politik bagi Presiden ke-7, Joko Widodo.

“Kalau Pak Jokowi perintahkan begitu, ya siap-siap saja,” kata Handoko, ditulis (19/12/24).

Handoko menyampaikan bahwa Projo selalu membuka pintu bagi Jokowi atau siapa pun yang mendukung langkah politik mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Namun, dia mengakui bahwa hingga saat ini belum ada pembicaraan serius antara Projo dan Jokowi mengenai rencana tersebut. 

Oleh karena itu, Handoko enggan berspekulasi dan memilih untuk menunggu keputusan Jokowi terkait Projo.

“Belum (belum ada pembicaraan dengan Jokowi), nanti di saat yang tepat pasti kita bicarakan,” ungkap Handoko.

Diketahui bersama, DPP PDI Perjuangan resmi memecat Jokowi, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, dan Muhammad Bobby Afif Nasution sebagai kader partai mulai Sabtu (14/12) lalu. 

Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun, membacakan tiga surat pemecatan yang masing-masing bernomor 1649, 1650, dan 1651, secara berurutan kepada Jokowi, Gibran, dan Bobby dalam siaran video resmi yang disiarkan oleh PDIP di Jakarta, Senin.

“Saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi, sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai di depan seluruh jajaran ketua DPD partai seluruh Indonesia,” ujar Komarudin.

Komarudin kemudian mengungkapkan bahwa Jokowi, Gibran, dan Bobby dipecat bersama 27 anggota PDIP lainnya, meskipun dia tidak merinci nama-nama mereka. 

Dalam tiga surat yang dibacakan, PDIP menyatakan bahwa pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobby merupakan bentuk sanksi dari partai terhadap mereka. Ketiganya, sesuai dengan ketentuan dalam surat, juga dilarang untuk terlibat dalam kegiatan atau menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan PDIP.

“Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka PDI Perjuangan tidak ada hubungan, dan tidak bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dilakukan saudara,” kata Komarudin saat membacakan salah satu poin yang tercantum dalam tiga surat pemecatan tersebut

Dia menambahkan bahwa PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan surat keputusan pemecatan tersebut dalam Kongres partai yang akan datang.

“Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya,” kata Komarudin.

Tiga surat keputusan pemecatan terhadap Jokowi, Gibran, dan Bobby ditandatangani oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. 

Joko Widodo bergabung dengan PDIP pada 2014, sementara Gibran pada 2019, dan Bobby pada 2020.