Wacana Kembalikan Polri dibawah Kendali TNI: Tetap Berpedoman Pada Undang-Undang

TintaOtentik.co – Markas Besar (Mabes) TNI menyampaikan tanggapan terkait wacana pengembalian Polri di bawah kendali TNI yang tengah menjadi perbincangan publik. 

Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Hariyanto, menjelaskan bahwa TNI menghargai setiap wacana atau diskusi mengenai perubahan struktur lembaga negara, termasuk Polri. 

Namun, ia menekankan bahwa TNI tetap berpedoman pada Undang-Undang yang mengatur peran dan tugas masing-masing institusi.

Ia juga menyebutkan bahwa TNI dan Polri memiliki fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi. Koordinasi antara kedua institusi saat ini, menurutnya, sudah berjalan dengan baik dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.

“Segala perubahan terkait struktur atau koordinasi antar lembaga merupakan kewenangan pemerintah dan DPR, dan TNI akan mengikuti kebijakan sesuai keputusan resmi negara,” ucap Hariyanto, (1/12/2024).

Wacana mengenai pengembalian Polri di bawah kendali TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebenarnya merupakan isu lama yang kini kembali mencuat. Usulan ini kembali dibahas setelah disampaikan oleh Ketua DPP PDIP bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Sitorus. 

Wacana tersebut muncul sebagai respons terhadap dugaan penggunaan aparat kepolisian untuk mempengaruhi hasil Pilkada serentak 2024 di beberapa daerah.

Deddy berharap usulan tersebut dapat disetujui oleh DPR RI, dengan tujuan agar tugas polisi lebih terfokus pada urusan lalu lintas, patroli menjaga keamanan perumahan, serta melakukan penyelidikan dan penyelesaian kasus kejahatan sampai ke pengadilan.

“Kami sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali, agar Polri kembali di bawah kendali Panglima TNI atau agar Polri dikembalikan ke bawah Kemendagri,” kata Deddy di Kantor DPP PDIP Jakarta pada Kamis (28/11/2024).

Isu mengenai Polri yang kembali berada di bawah kendali TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali mencuat setelah pertama kali disebut oleh Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto. 

Ia menyebut bahwa pergerakan “partai coklat” harus diwaspadai, merujuk pada dugaan pengaruh Polri dalam Pilkada Serentak 2024.

Istilah “parcok” ini kemudian menuduh Polri terlibat dalam pengerahan aparat untuk memengaruhi hasil pemilu, baik Pilpres, Pileg, maupun Pilkada.

Komisi III DPR, yang merupakan mitra kerja Polri, membantah isu tersebut dan menyebutnya sebagai hoaks. 

Ketua Komisi III, Habiburokhman, menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan menyebutkan bahwa anggota DPR yang melontarkan tuduhan itu telah dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Sementara itu, Polri tidak memberikan komentar terkait tudingan tersebut. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memilih untuk merujuk pertanyaan mengenai hal ini kepada pihak yang mengusulkan. 

Di sisi lain, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto juga tidak memberikan respons.

Aktivis Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, menilai wacana pengembalian Polri ke TNI bertentangan dengan semangat reformasi yang memisahkan kedua institusi tersebut. 

Menurut Usman, TNI dan Polri memiliki tugas yang berbeda; TNI bertugas di bidang pertahanan negara, sementara Polri berfokus pada keamanan dalam negeri.

Ia khawatir bahwa jika kedua institusi ini digabungkan kembali, keduanya akan kehilangan profesionalismenya. Usman juga menyatakan bahwa wacana ini mundur dari pencapaian reformasi yang telah terjadi selama 26 tahun.