Tangerang Selatan – Transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahanan kelurahan harus terus ditingkatkan.
Hal tersebut dikatakan Wakil Walikota Tangsel Pilar Saga Ichsan, saat menghadiri penguatan kelembagaan internal di lingkungan warga RT 01/RW 01 Kp. Baru,Pakulonan, Serpong Utara.
Dalam kesempatan, Pilar membahas beberapa hal termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Karena, menurut Pilar sumber daya manusia di kelurahan harus terus ditingkatkan kompetensinya melalui berbagai pelatihan dan pembinaan.
“Hal ini penting agar aparatur kelurahan mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan profesional dan penuh integritas,” kata Pilar Saga Ichsan saat diwawancarai, dikutip Jumat, (19/7/24).
“Termasuk di dalamnya adalah peningkatan kapasitas para pengurus BKM, BKMT dan berbagai lembaga kemasyarakatan lainnya,” ucapnya.
Kemudian, Pilar menjelaskan perihal pemanfaatan teknologi informasi. Bagaimana pun, di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
“Kelurahan harus mampu memanfaatkan teknologi untuk mempercepat proses administrasi dan memudahkan akses informasi bagi masyarakat. ini juga berlaku untuk lembaga-lembaga seperti Posyadu dan UMKM dalam mendukung aktivitas mereka,” ungkap Pilar.
Lalu, ada pembahasan soal partisipasi masyarakat. Pilar menyebutkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan kelurahan sangat penting.
“Masyarakat harus dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan,” tuturnya.
“Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. lembaga seperti Gannas dan Forum Guru Ngaji dapat berperan aktif dalam upaya ini,” sambungnya.
Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi diskusi dalam agenda ini. Transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahanan kelurahan harus terus ditingkatkan.
“Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. setiap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka,” jelasnya.
“Ini juga berlaku untuk lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti REDKAR dan KWT dalam menjalankan kegiatan mereka,” terangnya.
Tak luput, Pilar pun mengatakan bahwa penguatan kerjasama dengan stakeholder menjadi poin penting.
Kelurahan harus menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai stakeholder, termasuk sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat dan komunitas-komunitas lokal.
“Kerjasama yang baik akan memperkuat sinergi dalam, mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif,” tandasnya.
