Anggaran Transfer Daerah Ditambah Rp43 Triliun, Menkeu Janji Monitor Ketat Belanja Daerah

TintaOtentik.Co – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, dirinya telah berhasil membuat anggaran transfer ke daerah (TKD) bertambah Rp 43 triliun, sehingga totalnya menjadi Rp 692 triliun.

Purbaya tekankan, penambahan pemasukan daerah ini sangat penting demi stabilitas sosial dan politik di daerah.

“Untuk utamanya kan Rp 43 triliun untuk daerah, itu sesuai dengan pemasukan dari daerah. Untuk kita sih itu penting karena untuk dalam jangka pendek untuk menjaga stabilitas sosial dan politik daerah,” kata Purbaya, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

“Dan walaupun total dana untuk daerahnya turun dibanding tahun lalu, cuma ada Rp 1.300 triliun belanja pusat yang dibelanjakan di daerah. Jadi, manfaat ke daerahnya enggak akan berkurang, artinya dominasi pergerakan ekonomi daerah,” lanjut Purba.

Purbaya nyatakan, akan memaksa dan memonitor terus belanja daerah.

“Jadi, manfaat APBN ke daerah enggak berkurang. Apalagi, nanti saya akan paksa dan monitor belanja daerah,” imbuh Purbaya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan alokasi TKD naik Rp 43 triliun, dari Rp 650 triliun di RAPBN 2026 menjadi Rp 692,99 triliun.

“Tentu kenaikan Rp 43 triliun ini sesuai dengan permintaan dari komisi-komisi dan berbagai pemberitaan yang demikian dahsyat urusan TKD, dari Rp 650 triliun direspons oleh pemerintah naik menjadi Rp 693 triliun, tepatnya Rp 692,995 triliun,” kata Said, di Gedung DPR, Kamis.

Selain TKD, belanja kementerian dan lembaga juga naik Rp 12,3 triliun, dari Rp 1.498,3 triliun di RAPBN 2026 menjadi Rp 1.510,5 triliun. Belanja non-kementerian/lembaga bertambah Rp 900 miliar, dari Rp 1.638,2 triliun menjadi Rp 1.639,2 triliun.

Dengan perubahan ini, total usulan belanja negara dalam APBN 2026 meningkat Rp 56,2 triliun, dari Rp 2.786,5 triliun menjadi Rp 2.842,7 triliun. Langkah ini ditempuh untuk meredam keresahan sejumlah daerah yang menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) akibat kondisi fiskal yang sempit.

Laporan: Tim