TintaOtentik.Co – Gejolak geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan ketegangan antara Israel, Amerika Serikat, hingga Iran, memicu kekhawatiran terhadap ketahanan ekonomi nasional.
Merespons tantangan tersebut, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, meminta pemerintah segera mengambil langkah berani untuk mengamankan postur APBN.
Dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (31/3/2026), Said menekankan pentingnya kepekaan pemerintah dalam mengelola anggaran di tengah ketidakpastian dunia.
“Kita itu harus punya apa ya, harus punya sensitivitas yang tinggi karena memang kita ini punya tantangan luar biasa, baik geopolitik, urusan Israel, Amerika, Iran dan negara-negara Teluk tentunya,” tegas Said.
Guna memastikan fiskal tetap sehat, Said menyodorkan empat poin krusial kepada pemerintah. Salah satunya adalah keberanian untuk melakukan realokasi anggaran pada sektor-sektor belanja yang dianggap tidak mendesak.
“Oleh karenanya ada empat hal yang ingin saya sampaikan kepada pemerintah. Yang pertama, memang mau tidak mau, suka atau tidak suka, pemerintah tetap harus melakukan realokasi terhadap belanja prioritas yang tidak mendesak,” ujarnya.
Said juga menyoroti potensi penghematan dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) serta pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang saat ini masih menyentuh angka Rp370 triliun.
Ia bahkan menyinggung anggaran pada Badan Gizi Nasional yang tercatat sebesar Rp67 triliun sebagai bagian dari pos yang perlu ditinjau kembali sensitivitas penggunaannya.
Langkah paling tajam yang diusulkan Said adalah penghentian total kompensasi listrik bagi kalangan atas dan sektor industri.
Menurutnya, kebijakan ini menjadi kunci agar defisit APBN tetap terjaga di bawah level 3 persen.
“Stop deh, jangan diteruskan. Kalau itu dilakukan oleh pemerintah, saya yakin APBN kita itu masih akan di bawah 3% defisitnya dan pertumbuhan akan bisa dicapai,” ungkap politisi PDI Perjuangan tersebut.
Said mengkritik keras standar ganda dalam penamaan bantuan energi yang sudah ia suarakan sejak tahun 2017.
Ia menilai penggunaan istilah kompensasi untuk orang kaya dan subsidi untuk orang miskin merupakan bentuk ketidakadilan bahasa.
“Dari sejak awalnya sudah rasis. Itu yang tidak boleh kita lakukan. Tapi untuk menengah, kompensasi tetap dong, masa bagian menengah ini tidak kita kasih insentif, kan tidak mungkin,” pungkasnya.
Dengan realokasi ini, Banggar berharap pemerintah bisa lebih lincah dalam menunda program-program yang tidak mendesak demi menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional di masa sulit.
Laporan: Tim
