Indonesia Malaysia Sepakat Sumber Daya Alam Selat Ambalat Dikelola Bersama

TintaOtentik.Co – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto menyepakati mekanisme join development atau pengelolaan bersama wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Selat Ambalat, Laut Sulawesi atau Selat Makassar.

Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan langkah ini diambil sebagai upaya membangun hubungan bertetangga yang harmonis dan saling menghormati kedaulatan masing-masing negara.

“Kita tidak perlu bertetangga dengan konflik. Oleh karena itu, jalan yang terbaik yang kita bisa lakukan adalah melakukan satu pengelolaan sumber daya alam secara bersama-sama,” ujar Sjafrie usai rapat tertutup di Komisi I DPR, Selasa (2/7/2025).

Lewat mekanisme itu, Sjafrie mengatakan pemerintah ingin mengedepankan prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati atas wilayah perbatasan kedua negara.

“Dengan mentargetkan mutual benefit, tapi atas dasar mutual respect terhadap kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia dan juga menghormati kedaulatan negara Malaysia,” ujarnya.

Keputusan itu diambil pemerintah setelah bertahun-tahun wilayah Ambalat menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Keduanya mengklaim wilayah laut yang diyakini kaya akan cadangan minyak dan gas bumi itu sebagai bagian dari yurisdiksi masing-masing.

Selat Ambalat adalah blok laut luas mencakup 15.235 kilometer persegi yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar, serta berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Utara, Indonesia.

Lewat kesepakatan itu, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengatakan pemanfaatan laut di wilayah tersebut dikelola bersama antara Indonesia dan Malaysia. Dia bilang kedua negara memiliki tujuan yang sama untuk kepentingan masyarakat masing-masing.

“Apapun yang kita ketemu, di laut itu kita akan bersama-sama mengeksploitasinya. Jadi kita sepakat bahwa kita ini harus bekerja untuk kepentingan bangsa dan rakyat kita masing-masing,” katanya, Jumat (27/6) usai menerima kunjungan PM Malaysia Anwar Ibrahim.

Laporan: Tim