TintaOtentik.Co – Pemerintah akan mulai menyalurkan bantuan pangan dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada akhir Juni hingga Juli 2025.
Penyaluran difokuskan ke wilayah-wilayah yang rentan pasokan, terutama kawasan Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku Utara.
Bantuan pangan akan diberikan dalam bentuk beras sebanyak 20 kilogram (kg) untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM), disalurkan selama dua bulan. Selain itu, pemerintah juga akan menyalurkan bansos tunai sebesar Rp400 ribu kepada jumlah penerima yang sama.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyampaikan dana bantuan sebesar Rp16,6 triliun telah tersedia dan berasal dari alokasi investasi pemerintah kepada Perum Bulog.
Dana ini sebelumnya diselesaikan oleh Kementerian Keuangan dan siap digunakan untuk pelaksanaan bantuan.
“Jadi sudah disepakati. 20 kg dikali 18,3 juta, untuk dua bulan,” katanya dalam konferensi pers di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).
Dalam kesempatan sama, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menambahkan program ini merupakan bagian dari stimulus ekonomi yang telah disetujui Presiden Prabowo Subianto dan dibahas dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas).
“Bantuan pangan dua bulan 10 kg untuk 18,3 juta KPM, berjalan bersamaan dengan bansos Rp400 ribu,” terangnya.
Untuk memastikan efisiensi distribusi, bantuan akan dikemas dalam dua paket masing-masing 10 kg dan dikirim secara one shot.
Distribusi tahap awal menyasar wilayah-wilayah yang telah mengajukan permintaan intervensi, termasuk 17 kabupaten di delapan provinsi. Arief menjelaskan wilayah Indonesia Timur menjadi prioritas karena memiliki kerentanan pasokan dan sedang tidak dalam masa panen.
Program SPHP juga akan digulirkan bersamaan dengan bantuan pangan. Beras SPHP akan disalurkan ke wilayah yang mengalami tekanan harga dan pasokan terbatas.
“Akhir Juni dimulai dari beberapa daerah yang angkanya naik. Hari ini Badan Pangan Nasional menerima surat pengajuan dari delapan provinsi dan 17 kabupaten,” tutur Arief.
Skema penyaluran SPHP tahun ini lebih selektif dibanding sebelumnya. Jika sebelumnya berlangsung hampir sepanjang tahun, tahun ini hanya menyasar daerah-daerah yang tidak panen atau tidak memiliki produksi.
Arief tegaskan SPHP hanya digelontorkan ketika harga gabah mulai melemah agar tidak mengganggu harga di tingkat petani.
Ia juga menyampaikan SPHP akan disalurkan oleh Bulog melalui pasar tradisional, ritel modern, serta outlet yang disediakan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Outlet-outlet ini nantinya akan menyalurkan beras SPHP dalam kemasan 5 kg, dan hanya kepada outlet yang telah terverifikasi.
Sementara itu, bantuan pangan dan SPHP dijalankan bersamaan dengan penyerapan gabah petani dalam negeri oleh Bulog menggunakan dana investasi sebesar Rp16,6 triliun.
Dana ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan diberikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2025.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, dana tersebut ditujukan untuk menjaga cadangan beras pemerintah dan memastikan stabilitas harga. Ia menyampaikan Prabowo menginstruksikan agar dana tersebut dikelola dengan profesional dan bebas dari korupsi.
“Presiden Prabowo pada ratas awal tahun kemarin menginstruksikan ketersediaan pangan yang cukup menjelang Idulfitri. Juga kesejahteraan petani harus ditingkatkan,” ujarnya melalui akun Instagram resminya @smindrawati.
Laporan: Tim
