Nasional – Selaras dengan Presiden Prabowo Subianto mempercepat langkah menuju swasembada pangan, Menteri PU, Dody Hanggodo mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi 2 juta hektare lahan yang akan mendapatkan dukungan irigasi untuk mendukung swasembada pangan.
“Area yang sudah kita identifikasi sekitar 2 juta hektare dan itu sudah kita kemudian bahas bersama, siapa melakukan apa, kapan itu sudah kita lakukan bersama. Tinggal kemudian gong besarnya tentu dari Pak Menteri Pertanian sebagai pengampu urusan swasembada pangan ini,” ujar Dody dalam konferensi pers di kantor Kementan, Senin (30/12/2024).
Dody pastikan rancangan Inpres ini sudah melalui proses verifikasi dan koordinasi bersama pemerintah daerah, sehingga dapat dipastikan tidak akan terjadi tumpang tindih regulasi.
“Tadi sudah saya jelaskan, semua sudah diverifikasi bersama, melibatkan daerah. Kami merancang sesuai arahan Pak Menteri Pertanian dan memastikan tidak ada tumpang tindih di lapangan. Insyaallah, semua berjalan lancar,” terang Dody.
Senada, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman katakan kesiapan sektor pertanian dalam mempercepat swasembada pangan. Ia menyatakan ada 400-500 ribu hektare, hasil identifikasi TNI AD, yang akan memanfaatkan irigasi pompa (IRPOM) dan sistem pompanisasi.
“Nah kalau ini berjalan dengan baik, InsyaAllah,” ujar Amran, dalam kesempatan yang sama.
Selain irigasi, lanjutnya, distribusi pupuk juga telah dipastikan siap mendukung proses produksi sejak awal tahun.
“Pupuk sudah tersedia dan akan langsung bisa digunakan mulai 1 Januari. Semua sudah standby di kios-kios di seluruh Indonesia, dan administrasinya pun semakin simpel,” ujarnya.
Amran pun memaparkan bahwa Pulau Jawa merupakan fokus utama, karena menyumbang 50-60% produksi pangan nasional. Proyek normalisasi irigasi di Jawa ditargetkan mencakup 1 juta hektare dari total 2 juta hektare yang diidentifikasi Kementerian PU.
“Di Jawa, kami fokus pada upland dan normalisasi irigasi karena wilayah ini menjadi tulang punggung produksi nasional. Untuk luar Jawa, kami fokus pada optimalisasi lahan rawa, dari yang tadinya tanam sekali menjadi tiga kali, dan di Jawa dari dua kali menjadi tiga kali,” ujarnya lagi.
Lebih lanjut, Amran memuji sinergi antara Kementerian PU dan TNI AD dalam mempercepat pencapaian target swasembada. Dengan koordinasi yang solid dan persiapan yang matang, ia menyatakan optimis target swasembada pangan bisa tercapai di tahun 2025.
“Kita memastikan seluruh infrastruktur dan sarana produksi untuk menuju swasembada pangan 2025. Alhamdulillah progresnya dari Kementerian PU luar biasa, pak Wakasad dari TNI juga luar biasa. Insyaallah kalau ini semua berjalan sesuai dengan rencana kerja kita, kami yakin kita akan swasembada dalam waktu secepat-cepatnya,” ungkap Amran.
Amran menambahkan bahwa untuk mempercepat pembangunan irigasi, pemerintah tengah mempercepat finalisasi Instruksi Presiden (Inpres) tentang Irigasi.
“Targetnya, aturan tersebut rampung paling lambat awal Januari 2025. Katanya, Inpres ini dirancang untuk memperjelas pembagian peran antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam menangani irigasi,” imbuhnya.
Ia menjelaskan bahwa aturan tersebut memungkinkan semua pihak, dari pusat hingga daerah, untuk bekerja bersama secara produktif tanpa tumpang tindih.
“Pusat, provinsi, dan kabupaten bisa sama-sama bekerja di lokasi yang sama, tergantung anggaran masing-masing. Misalnya, kabupaten menangani irigasi di bawah 1.000 hektare, provinsi untuk 1.000-3.000 hektare, dan pusat menangani irigasi di atas 3.000 hektare. Yang mana punya anggaran itu bisa bekerjasama pada suatu tempat, yang penting tidak overlap ya,” ungkapnya lagi.
Terakhir, ia menyatakan akan dibangun koordinasi yang baik akan memastikan setiap proyek irigasi berjalan efektif, untu menghindari terjadi tumpang tindih regulasi, terutama antara pusat dengan daerah.
“Jangan lah dipotensikan, kita rancang bersama. Kabupaten punya anggaran, kita sama-sama provinsi, pusat. Jadi, pusat juga merencanakan koordinasi dengan daerah. Jadi tidak mungkin tumpang tindih,” tandasnya.
Laporan: iwanpose
