TintaOtentik.Co – Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Indonesia (Himapolindo) menanggapi hasil sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terhadap lima anggota DPR nonaktif yang terdiri dari Nafa Urbach, Eko Hendro Purnomo, Ahmad Sahroni, Adies Kadir, dan Surya Utama.
Dalam sidang yang digelar pada 5 November 2025, tiga anggota DPR dinyatakan melanggar kode etik, sementara dua lainnya Adies Kadir dan Surya Utama dinyatakan tidak terbukti dan direhabilitasi kedudukannya.
Ketua Umum Himapolindo, Thariq Rifqi, menilai bahwa keputusan MKD merupakan langkah positif dalam menjaga integritas lembaga legislatif.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa langkah tersebut harus diikuti dengan komitmen bersama untuk mengungkap akar persoalan dan memastikan penegakan hukum berjalan secara menyeluruh, objektif, dan berkeadilan.
“Proses etik di parlemen perlu dilihat sebagai momentum memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi politik. Tetapi pekerjaan besar bangsa ini belum selesai sampai akar penyebab kekacauan dan disinformasi diungkap secara terang,” ujar Thariq.
Menurut Himapolindo, rangkaian kerusuhan yang terjadi pada Agustus September 2025 tidak dapat dipandang sebagai peristiwa spontan.
Fenomena penyebaran hoaks dan provokasi sosial menunjukkan adanya persoalan yang lebih dalam yaitu lemahnya literasi politik, rendahnya kualitas komunikasi publik, serta absennya ruang dialog yang sehat antara negara dan masyarakat sipil.
Karena itu, Himapolindo menilai penting untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, parlemen, penegak hukum, media, dan organisasi masyarakat dalam menjaga ekosistem demokrasi yang rasional dan berintegritas.
“Gerakan mahasiswa selama ini berdiri di atas landasan moral dan intelektual. Kami tidak ingin mahasiswa dipersepsikan sebagai sumber kekacauan, karena sejatinya mahasiswa adalah bagian dari solusi. Gerakan mahasiswa adalah mitra moral bangsa, bukan lawan,” tambahnya.
Sebagai organisasi yang menghimpun mahasiswa ilmu politik dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, Himapolindo menyerukan agar setiap pihak menahan diri dari praktik politisasi dan framing yang dapat menyesatkan opini publik.
Dalam pandangan Himapolindo, demokrasi hanya akan tumbuh jika dijaga dengan kejujuran, akal sehat, dan kesediaan untuk berdialog secara terbuka.
“Kami mendorong penegakan hukum yang berkeadilan dan literasi politik yang berkelanjutan. Di tengah derasnya arus informasi, mahasiswa harus menjadi penjaga nalar publik, memastikan bahwa kritik tetap berdiri di atas data dan etika,” tutur Thariq.
Menutup pernyataannya, Himapolindo menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kualitas demokrasi di Indonesia agar tidak terjebak pada kepentingan jangka pendek atau konflik horizontal.
“Demokrasi yang matang bukan diukur dari seberapa keras kita bersuara, tetapi seberapa jujur kita dalam menjaga kebenaran,” pungkas Thariq.
Laporan: Iwan
