TintaOtentik.Co – Proses seleksi terbuka (open bidding) untuk pengisian lima Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) eselon II.b di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan kini memasuki tahap krusial. Panitia seleksi (pansel) tengah melakukan penilaian rekam jejak serta pemeriksaan kesehatan terhadap para kandidat.
Dari sekitar 50 pendaftar awal, sebanyak 25 kandidat telah dinyatakan lolos seleksi administrasi berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tangerang Selatan.
Mereka kini bersaing memperebutkan lima jabatan strategis, yakni Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora), Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), serta Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM.
Namun, proses ini mendapat sorotan tajam dari kalangan pemuda. Ketua DPD KNPI Kota Tangerang Selatan, Sopian Hadi Permana, S.Sos, M.A.P mengingatkan agar seleksi terbuka tidak sekadar menjadi formalitas atau bahkan ajang “titipan jabatan”.
“Open bidding ini jangan hanya menjadi panggung formalitas untuk mengesahkan nama-nama yang sudah ‘dikondisikan’. Jika itu terjadi, maka semangat meritokrasi yang digaungkan hanya akan menjadi slogan kosong,” tegasnya.
Ia menilai, jabatan yang saat ini dilelang bukanlah posisi biasa, melainkan titik strategis yang sangat menentukan arah kebijakan dan kualitas pelayanan publik di Kota Tangerang Selatan.
“Kalau yang terpilih bukan berdasarkan kapasitas dan rekam jejak, tapi karena kedekatan atau kepentingan tertentu, maka yang dirugikan adalah masyarakat. Ini yang harus dicegah sejak awal,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mendesak pansel untuk benar-benar membuka proses seleksi secara transparan kepada publik, termasuk dalam hal penilaian rekam jejak para kandidat.
“Publik berhak tahu siapa yang punya integritas, siapa yang punya catatan masalah. Jangan sampai ada kandidat yang bermasalah justru diloloskan karena faktor non-teknis,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya keberanian kepala daerah dalam menentukan pilihan akhir berdasarkan kualitas, bukan tekanan politik.
“Keputusan akhir harus berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan kompromi politik. Tangsel butuh pemimpin birokrasi yang berani, bersih, dan punya visi, bukan sekadar loyal,” tambahnya.
KNPI Tangsel pun mengajak masyarakat untuk aktif mengawal proses seleksi ini sebagai bentuk kontrol publik.
“Kalau masyarakat diam, ruang kompromi akan semakin besar. Ini momentum bersama untuk memastikan birokrasi di Tangsel diisi oleh orang-orang terbaik,” tutupnya.
Di tengah ketatnya persaingan, publik kini menanti apakah proses seleksi terbuka ini benar-benar menjadi ajang lahirnya pejabat profesional, atau justru kembali mengulang praktik lama yang sarat kepentingan.
Laporan: irfan
