TintaOtentik.Co – Komisi II DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menegaskan komitmennya untuk memastikan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di TK Islam Pembangunan (TKIP) dan SD Islam Pembangunan (SDIP) Pamulang tetap berjalan aman.
Ketua Komisi II DPRD Kota Tangsel, Ricky Yuanda Bastian, mengatakan bahwa dewan siap turun ke lapangan untuk meninjau langsung kondisi sekolah jika polemik sengketa lahan dan dualisme pengelola mengganggu kenyamanan belajar siswa.
Langkah tersebut diambil usai Komisi II menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Kota Tangerang Selatan, Rabu (26/8).
RDP tersebut dihadiri oleh perwakilan wali murid serta pengurus yayasan lama yang membawa laporan mengenai aduan dugaan pengambilalihan aset dan ketegangan di area sekolah.
Dalam rapat tersebut, Ricky mendapati fakta bahwa pengurus yayasan lama yang memegang SK Kemenkumham tahun 2006 mengeluhkan adanya dugaan ketidakpatuhan atas kesepakatan bersama dari pihak pengelola baru.
Selain itu, orang tua murid melaporkan sejumlah tindakan pendudukan di area sekolah, mulai dari penggantian akses kunci ruang Tata Usaha (TU) hingga pembongkaran kamera CCTV.
Ricky melanjutkan, DPRD Kota Tangsel menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan hingga berkekuatan hukum tetap (inkrah). Namun, keselamatan dan keberlanjutan pendidikan anak-anak di Pamulang menjadi batas toleransi utama dewan.
“Hanya saja concern daripada DPRD adalah kemudian menyelamatkan proses kegiatan belajar mengajar yang terjadi di TK Islam Pembangunan dan SD Islam Pembangunan di Pamulang,” ujar Ricky.
Menindaklanjuti aduan tersebut, lanjut Ricky, Komisi II DPRD Tangsel berencana menggelar RDP lanjutan dengan memanggil pengelola baru yang terafiliasi dengan UIN Jakarta, aparat penegak hukum, serta mengundang kembali perwakilan orang tua murid.
Ia melanjutkan, sebelum pengiriman surat pemanggilan resmi yang ditargetkan berlangsung awal pekan depan, dewan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pimpinan DPRD Tangsel untuk menentukan langkah institusional lanjutan.
Guna memastikan suasana belajar mengajar tidak diwarnai intimidasi maupun gangguan fisik pascakericuhan yang sempat terjadi di lingkungan sekolah, DPRD Kota Tangsel menyatakan kesiapannya untuk melakukan tinjauan langsung ke lokasi.
Ricky berharap, melalui langkah pengawasan dan pemanggilan para pihak ini, DPRD Tangsel berharap proses hukum sengketa pengelola dapat berjalan sebagaimana mestinya di jalur pengadilan, tanpa menjadikan para siswa, guru, dan lingkungan sekolah sebagai korban polemik.
“Kalaupun memang ada gangguan, tadi sudah saya sampaikan, teman-teman juga sudah sepakat, kita akan turun ke lapangan untuk memastikan kegiatan belajar mengajar tidak akan terganggu,” pungkas Ricky.
Laporan: iwan
