Facebook-f X-twitter Instagram Youtube
logo-tintaotentik
  • HOME
  • TENTANG KAMI
  • NASIONAL

    Tepis Pengadaan Kipas Kopdes Rp1,8 Triliun, Menkop: Bukan di Kementerian Kami

    17 July 2026 No Comments

    Kepala Daerah Kerap Kena OTT, Mendagri: Imbas Gaji Tak Seberapa, Belanja Kampanye Mahal

    17 July 2026 No Comments

    DPR Tercengang Ada Temuan BPK Soal Kemensos Mesti Kembaliin Uang Bansos Rp2 Triliun

    17 July 2026 No Comments

    Menang PTUN, Yayasan Desak Menteri Agama Cabut KMA 1543/2025 Soal Integrasi Yayasan ke UIN Jakarta

    16 July 2026 No Comments

    Gandeng Pemkot, ATR/BPN Tangsel Perkuat Implementasi NIB-NOP dan BPHTB Fiktif Positif

    15 July 2026 No Comments
  • SEMUA
    • Artis Dan Entertainment
    • Ekonomi
    • Hiburan
    • Hukum
    • Nasional
    • Olahraga
    • Opini
    • Politik
    • Regional
    • Sosial Budaya
  • KONTAK KAMI
  • REDAKSI
  • HOME
  • TENTANG KAMI
  • SEMUA
    • ARTIS DAN ENTERTAINMENT
    • EKONOMI
    • HIBURAN
    • HUKUM
    • NASIONAL
    • OLAHRAGA
    • REGIONAL
    • POLITIK
    • OPINI
    • SOSIAL BUDAYA
  • KONTAK KAMI
  • REDAKSI
  • Artis Dan Entertainment
  • Ekonomi
  • Hiburan
  • Hukum
  • Interior
  • Internasional
  • Nasional
  • Olahraga
  • Opini
  • Politik
  • Regional
  • Sosial Budaya
Home»Nasional»Kepala Daerah Kerap Kena OTT, Mendagri: Imbas Gaji Tak Seberapa, Belanja Kampanye Mahal
Kepala Daerah Kerap Kena OTT, Mendagri: Imbas Gaji Tak Seberapa, Belanja Kampanye Mahal (FOTO: Dok/Istimewa)

Kepala Daerah Kerap Kena OTT, Mendagri: Imbas Gaji Tak Seberapa, Belanja Kampanye Mahal

0
By tintaotentik.co on 17 July 2026 Nasional, Politik

TintaOtentik.Co – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai tingginya biaya yang harus dikeluarkan saat mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi salah satu faktor yang memicu kepala daerah melakukan korupsi.

Hal itu disampaikan Tito merespons maraknya kepala daerah yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dalam beberapa waktu belakangan.

“Semua sudah jadi pembicaraan umum, pengetahuan umum bahwa untuk menjadi kepala daerah itu kan tidak gratis. Mereka harus nyiapkan yang resmi saja, nyiapkan tim sukses, menyiapkan apa namanya tuh kampanye. Biayanya tinggi. Ini salah satu, salah satu akar masalah,” kata Tito di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (16/7).

Tito mengatakan take home pay atau penghasilan kepala daerah tidak sebanding dengan biaya kampanye yang telah dikeluarkan.

“Dia mengeluarkan biaya, sementara take home pay-nya mereka, pendapatan mereka itu mungkin enggak bisa nutupin, akhirnya cari peluang. Ini sistem atau lingkungan yang membuat mereka akhirnya mencari dengan jalan tidak benar,” ujarnya.

Mantan Kapolri itu mengatakan korupsi juga bisa dilakukan karena faktor pribadi.

“Bisa juga dikarenakan faktor perorangan. Udah cukup tapi kemudian pengen lebih, dan sekali lagi kepala daerah ini kan dipilih rakyat ya, sepanjang dia populer disukai ya kemudian terpilih. Kita enggak bisa menjamin integritasnya seperti apa,” ujarnya.

Tito mengatakan Kemendagri tidak bisa menjamin integritas kepala daerah yang terpilih di Pilkada. Kemendagri hanya bisa melakukan pengawasan dan membuat sistem pencegahan korupsi bersama KPK dan Kejagung.

“Tapi semua sistem ini kan bisa saja nanti diakalin di lapangan. Ada gratifikasi dan lain-lain. Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak kecil ya. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasin 24 jam 7 hari seminggu kita pelototin enggak mungkin ya,” ujarnya.

Sejumlah kepala daerah terjaring OTT yang dilakukan oleh KPK beberapa waktu belakangan. Terbaru, KPK menangkap Bupati Sukoharjo Etik Suryani dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Laporan: Tim

Kemendagri Kemendagri Marak Kepala Daerah OTT KPK Kepala Daerah OTT Kepala Daerah OTT KPK Marak Kepala Daerah OTT KPK mendagri TintaOtentik TintaOtentik.Co Tito Karnavian
Share. Facebook Twitter WhatsApp Email Copy Link
Previous ArticleDPR Tercengang Ada Temuan BPK Soal Kemensos Mesti Kembaliin Uang Bansos Rp2 Triliun
Next Article Tepis Pengadaan Kipas Kopdes Rp1,8 Triliun, Menkop: Bukan di Kementerian Kami
tintaotentik.co
  • Website

Related Posts

Tepis Pengadaan Kipas Kopdes Rp1,8 Triliun, Menkop: Bukan di Kementerian Kami

17 July 2026

DPR Tercengang Ada Temuan BPK Soal Kemensos Mesti Kembaliin Uang Bansos Rp2 Triliun

17 July 2026

Menang PTUN, Yayasan Desak Menteri Agama Cabut KMA 1543/2025 Soal Integrasi Yayasan ke UIN Jakarta

16 July 2026

Gandeng Pemkot, ATR/BPN Tangsel Perkuat Implementasi NIB-NOP dan BPHTB Fiktif Positif

15 July 2026
Leave A Reply Cancel Reply

Social Media
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
Baca Juga
Nasional

Tepis Pengadaan Kipas Kopdes Rp1,8 Triliun, Menkop: Bukan di Kementerian Kami

By tintaotentik.co17 July 20260

TintaOtentik.Co – Komisi VI DPR RI membahas perkembangan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dalam…

 

 

 

 

 

Kepala Daerah Kerap Kena OTT, Mendagri: Imbas Gaji Tak Seberapa, Belanja Kampanye Mahal

17 July 2026

DPR Tercengang Ada Temuan BPK Soal Kemensos Mesti Kembaliin Uang Bansos Rp2 Triliun

17 July 2026

Menang PTUN, Yayasan Desak Menteri Agama Cabut KMA 1543/2025 Soal Integrasi Yayasan ke UIN Jakarta

16 July 2026
logo-tintaotentik
Facebook-f X-twitter Instagram Youtube
  • HOME
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • KONTAK KAMI

Copyright @ 2024 Tintaotentik. All right reserved

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.