TintaOtentik.co – Korps Adhyaksa terus memperlebar cakupan penyidikan dalam kasus dugaan korupsi dan pelanggaran di sektor pertambangan nikel.
Kejaksaan Agung (Kejagung) secara terbuka mengakui tengah mendalami secara intensif dugaan hubungan antara pengusaha nikel Arif Kurniawan (AK) dengan mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Langkah pendalaman ini dikonfirmasi langsung oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi, usai mengikuti Rapat Koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Senin (9/11/2026).
Ketika disinggung mengenai arah penyidikan, Kuntadi menyatakan bahwa penyidik masih memetakan berbagai fakta hukum yang ada di lapangan.
“Kita masih mendalami (hubungannya),” ujar Kuntadi singkat kepada awak media.
Meski demikian, pihak kejaksaan menegaskan bahwa proses hukum saat ini belum pada tahap menyimpulkan keterlibatan institusional atau dugaan peran beking aparat dalam aktivitas tambang ilegal tersebut.
Kuntadi memastikan penyidik berkomitmen untuk membongkar perkara ini secara transparan dan menyeluruh tanpa spekulasi prematur.
“Tidak, belum sampai ke sana [pengusutan AK dibekingi Listyo]. Kita masih mendalami semua, ya,” tuturnya menegaskan.
Sebelumnya, pengusutan yang dilakukan oleh penyidik Kejagung berhasil membongkar jaringan korporasi tambang yang dikendalikan oleh Arif Kurniawan bersama seorang rekan berinisial LEI melalui bendera Holding PT DDA.
Dari hasil penelusuran penyidik, terdapat enam perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berada dalam kendali jaringan tersebut, yakni:
- PT BSJ (Luas IUP 1.030 hektare)
- PT KAA (Luas IUP 1.036 hektare)
- PT ANI (Luas IUP 106 hektare)
- PT AMI (Luas IUP 1.000 hektare)
- PT AMID (Luas IUP 1.026 hektare)
- PT HJ (Luas IUP tidak dirinci)
Temuan paling mencolok dari penyidikan ini adalah terbukanya fakta hukum bahwa dua entitas perusahaan, yakni PT BSJ dan PT KAA, nekat melanjutkan operasi pengerukan nikel secara ilegal sejak tahun 2015 silam.
Padahal, masa berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP) kedua korporasi tersebut telah resmi berakhir pada 2015 dan seharusnya dikembalikan sepenuhnya kepada negara.
Alih-alih mematuhi aturan, aktivitas ekstraktif tetap berjalan di bawah modus operandi memanfaatkan celah administratif suspend.
Dengan bergulirnya penyidikan yang kian mendalam ini, publik kini menantikan ketegasan Kejagung untuk menguliti akar permasalahan mafia pertambangan serta menyeret seluruh pihak yang terbukti menikmati aliran dana haram ke meja hijau.
