TintaOtentik.Co — Dinamika politik nasional yang berkembang menyusul polemik persyaratan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan menguatnya wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI menjadi perhatian berbagai kalangan. Di tengah situasi tersebut, praktisi hukum Dodi Prasetya Azhari, S.H. mengingatkan agar polemik politik tidak sampai mengganggu agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dodi berpandangan, Indonesia membutuhkan stabilitas politik dan kepastian hukum agar pemerintah dapat berkonsentrasi menjalankan mandat rakyat serta program strategis nasional.
Menurutnya, perbedaan pandangan politik dan proses pengawasan terhadap pejabat negara merupakan bagian dari demokrasi, tetapi tidak boleh berkembang menjadi kegaduhan berkepanjangan yang menggeser kepentingan masyarakat.
Ia menilai, niat Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden, apabila benar-benar ditindaklanjuti melalui prosedur resmi, dapat menjadi pilihan yang patut dihargai sebagai bentuk pertimbangan terhadap kepentingan bangsa yang lebih besar.
“Jangan biarkan polemik politik mengganggu agenda pemerintahan. Negara ini memiliki pekerjaan besar yang harus diselesaikan. Rakyat membutuhkan kepastian ekonomi, lapangan pekerjaan, ketahanan pangan, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan. Energi pemerintah dan bangsa jangan sampai habis tersandera oleh konflik politik elite,” ujar Dodi.
Menurut Dodi, terdapat empat pertimbangan mendasar yang membuat niat pengunduran diri tersebut patut dilihat dari perspektif kepentingan nasional.
Pertama, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan jabatan.
Dodi menilai, apabila pengunduran diri ditempuh secara resmi, langkah tersebut dapat menjadi jalan untuk mengakhiri polemik administratif dan hukum yang telah berkembang menjadi perdebatan politik berkepanjangan.
Menurutnya, bangsa Indonesia membutuhkan perhatian pemerintah yang terarah pada persoalan ekonomi, kesejahteraan, lapangan kerja, ketahanan pangan, dan pembangunan nasional. Persoalan-persoalan tersebut jauh lebih mendesak untuk mendapatkan perhatian bersama.
“Jangan sampai energi bangsa habis hanya untuk mempertahankan atau memperdebatkan sebuah jabatan. Kepentingan rakyat jauh lebih besar daripada kepentingan politik siapa pun. Jabatan adalah amanah, bukan tujuan akhir. Keberanian menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kenegarawanan,” tegasnya.
Kedua, menjaga stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dodi berpandangan bahwa Presiden Prabowo harus memperoleh ruang yang cukup untuk menjalankan mandat rakyat dan melaksanakan program strategis nasional. Pemerintahan tidak boleh terus-menerus tersita oleh polemik politik yang berlarut-larut.
Ia menegaskan bahwa stabilitas bukan berarti meniadakan kritik, membatasi oposisi, atau melemahkan fungsi pengawasan DPR. Stabilitas justru harus dibangun melalui kepastian hukum, komunikasi politik yang sehat, dan konsentrasi seluruh unsur pemerintahan pada agenda pembangunan.
“Presiden Prabowo memiliki mandat konstitusional untuk memimpin pemerintahan dan menjalankan program nasional. Jangan sampai agenda strategis pemerintah tersandera oleh konflik politik elite. Kita harus memberi ruang agar Presiden dapat bekerja, mengambil keputusan, dan memastikan program-program prioritas benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Dodi juga menekankan bahwa dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo bukan berarti memberikan kekuasaan tanpa batas. Pemerintah tetap harus menjalankan kewenangannya berdasarkan konstitusi, hukum, dan prinsip akuntabilitas publik.
“Dukungan terhadap stabilitas pemerintahan harus berjalan beriringan dengan pengawasan yang sehat. Kita mendukung pemerintah bekerja secara optimal, tetapi tetap menghendaki pemerintahan yang taat hukum dan bertanggung jawab kepada rakyat,” tambahnya.
Ketiga, mengembalikan marwah konstitusi dan prinsip negara hukum.
Sebagai praktisi hukum, Dodi mengingatkan bahwa polemik mengenai jabatan Wakil Presiden harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan ketatanegaraan, bukan melalui tekanan opini, spekulasi, maupun pertarungan kepentingan politik.
Menurutnya, Hak Menyatakan Pendapat merupakan hak konstitusional DPR yang harus dihormati. Namun, penggunaan hak tersebut juga harus memenuhi persyaratan, prosedur, dan alasan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“DPR memiliki fungsi pengawasan dan hak konstitusional yang tidak boleh dihalangi. Tetapi hak tersebut juga tidak boleh diperlakukan sebagai instrumen untuk menghakimi seseorang sebelum seluruh mekanisme hukum dan ketatanegaraan dijalankan. Konstitusi harus menjadi panglima, bukan sekadar alat pembenaran bagi kepentingan politik,” kata Dodi.
Ia merujuk pada Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 yang mengatur alasan serta mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Karena itu, wacana HMP tidak dapat serta-merta disamakan dengan keputusan pemberhentian. Proses konstitusional harus tetap dijalankan sesuai ketentuan.
Dodi juga mengingatkan pentingnya membedakan antara penyampaian niat mengundurkan diri dengan berakhirnya masa jabatan secara resmi. Keduanya merupakan hal yang berbeda dan tidak boleh dicampuradukkan dalam pemberitaan maupun perdebatan publik.
“Negara hukum harus memastikan bahwa setiap persoalan diselesaikan dengan kepastian prosedur. Jangan sampai kita mengkritik ketidakpastian hukum, tetapi pada saat yang sama mengabaikan mekanisme konstitusi dalam menyelesaikan persoalan jabatan publik. Semua pihak harus menghormati proses hukum yang berlaku,” jelasnya.
Keempat, menjadi kemenangan akal sehat kebangsaan dan mencegah polarisasi berkepanjangan.
Dodi menilai, dinamika politik yang berkembang harus segera diarahkan menuju penyelesaian yang dewasa dan tidak memperlebar perpecahan di tengah masyarakat.
Menurutnya, perbedaan pandangan, kritik terhadap pejabat publik, serta pengawasan terhadap penyelenggara negara merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, semua itu harus dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak berubah menjadi kompetisi politik yang mengorbankan kepentingan masyarakat.
“Yang harus kita menangkan bukanlah kelompok politik tertentu, melainkan akal sehat kebangsaan. Jangan biarkan perbedaan dan ambisi kekuasaan membuat masyarakat terus terpolarisasi. Kekuasaan pada hakikatnya adalah alat untuk melayani rakyat, bukan sesuatu yang harus dipertahankan dengan mengorbankan kepentingan bangsa,” ujarnya.
Jangan Sampai Agenda Nasional Tersandera Kepentingan Elite
Lebih lanjut, Dodi mengingatkan bahwa persoalan politik nasional harus ditempatkan dalam proporsi yang tepat. Setiap pihak memiliki hak untuk menyampaikan pandangan, melakukan kritik, dan menggunakan instrumen konstitusional. Namun, kepentingan politik tidak boleh mengalahkan kepentingan masyarakat luas.
Ia mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk partai politik, anggota DPR, tokoh masyarakat, dan kelompok sipil, untuk menghentikan spekulasi yang tidak produktif serta memberikan ruang bagi penyelesaian persoalan secara konstitusional.
“Jangan sampai syahwat politik segelintir elite mengalahkan kepentingan nasional. Kita boleh berbeda pandangan, tetapi jangan kehilangan orientasi kebangsaan. Kritik boleh, pengawasan harus berjalan, tetapi jangan sampai agenda pemerintahan dan kepentingan rakyat menjadi korban dari pertarungan politik,” tegasnya.
Dodi juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang memperuncing perpecahan. Menurutnya, bangsa Indonesia membutuhkan suasana politik yang kondusif agar seluruh sumber daya negara dapat diarahkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar.
“Sudah saatnya kita merapatkan barisan. Berikan kesempatan kepada pemerintahan Presiden Prabowo untuk bekerja dan menjalankan mandatnya. Kita harus mendukung stabilitas pemerintahan demi Indonesia yang berdaulat, adil, dan sejahtera,” pungkasnya.
Dodi menutup dengan menegaskan bahwa stabilitas dan supremasi hukum bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya justru menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan pemerintahan dan kehidupan demokrasi.
“Stabilitas tidak boleh dibangun dengan mengorbankan hukum, dan penegakan hukum tidak boleh dijadikan kendaraan untuk ambisi politik. Keduanya harus berjalan beriringan. Pada akhirnya, yang harus menjadi pemenang adalah kepentingan rakyat dan masa depan Indonesia.”
Laporan: bagas
