TintaOtentik.co – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis hanya beberapa hari setelah pelantikannya, termasuk memutuskan untuk bergabung sebagai anggota kerja sama negara-negara dalam BRICS.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, berangkat ke Kazan, Rusia, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus 2024 yang diselenggarakan oleh Presidensi Rusia pada 23-24 Oktober 2024.
Dalam forum tersebut, Sugiono menyampaikan surat pernyataan minat Indonesia untuk bergabung dengan aliansi yang terdiri dari lima negara besar: Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS).
Ia menjelaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BRICS merupakan manifestasi dari politik luar negeri bebas aktif. Namun, ia juga menekankan bahwa langkah ini tidak berarti Indonesia akan memihak pada satu kubu tertentu.
“Bukan berarti kita ikut kubu tertentu, melainkan kita berpartisipasi aktif di semua forum,” kata Sugiono, (25/10/2024).
Atas hal tersebut, Prabowo mengungkapkan alasan Indonesia ingin bergabung yaitu karena BRICS terdiri dari negara-negara besar. Selain itu, banyak negara tetangga Indonesia yang juga menunjukkan minat untuk bergabung dengan blok tersebut
“Dan BRICS kita lihat ekonomi-ekonomi besar, India, Brazil, Tiongkok, Afrika Selatan sudah di situ dan negara-negara tetangga kita banyak yang sudah ke situ. Thailand, Malaysia nyatakan minat, Emirat Arab, Mesir,” ucap Prabowo, ditulis Senin, (28/10/2024).
Menurut Prabowo, Indonesia perlu memiliki kehadiran dalam kelompok BRICS, sehingga ia memutuskan untuk bergabung.
“Jadi kita ambil keputusan atau kita melihat bahwa saya kira Indonesia perlu juga punya kehadiran di tempat itu. Supaya kita baik di semua tempat lah,” tuturnya.
Dia juga mengatakan bahwa alasan Indonesia bergabung BRICS karena ingin berada dalam berbagai blok.
“Indonesia ini kan tidak boleh ikut blok-blokan, tapi kita mau berada di mana-mana,” ujarnya.
Potensi Pertumbuhan 8%
Sementara itu, para ekonom menilai bahwa bergabungnya Indonesia dengan BRICS tidak hanya memperkuat posisi Indonesia sebagai negara non-blok, tetapi juga membuka peluang investasi dari negara lain yang pada akhirnya akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi.
Salah satunya menurut ekonom dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Fithra Faisal Hastiadi, yang melihat langkah pemerintah untuk bergabung dengan berbagai organisasi internasional sebagai strategi untuk memenuhi kebutuhan investasi.
Menurut perhitungannya, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, Indonesia membutuhkan investasi sekitar Rp10.000 triliun di sektor infrastruktur. Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mampu menyediakan sekitar Rp500 triliun..
“Dalam lima tahun ke depan itu setidaknya butuh Rp10.000 triliun, Rp500 triliun APBN, Rp9.500 triliun nonAPBN yang berasal dari negara lain termasuk negara-negara yang tergabung dalam BRICS,” ujarnya, dikutip pada Senin (28/10/2024).
Dengan demikian, bergabungnya Indonesia ke organisasi yang berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan pada dolar ini memperluas ruang pembiayaan pembangunan Indonesia di masa depan.
Fithra juga berpendapat bahwa potensi pembangunan atau kebutuhan pembiayaan ekonomi di masa depan akan lebih banyak didanai oleh sumber non-APBN dan investasi dari luar negeri.
“Karena seribu teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Itu dilakukan oleh pemerintahan Prabowo dengan bergabung ke BRICS dan juga ke OECD,” tuturnya.
Langkah ini sejalan dengan rencana Prabowo untuk terus menarik investasi ke dalam negeri, terutama untuk program industrialisasi dan hilirisasi.
Diplomasi dengan Negara Barat dapat Luntur?
Namun, ada beberapa dampak negatif yang mungkin perlu diantisipasi Indonesia jika bergabung dengan BRICS.
Pertama, adanya potensi ketergantungan ekonomi terhadap BRICS yang dapat meningkatkan risiko apabila terjadi krisis ekonomi di negara-negara anggota, mengingat beberapa negara BRICS kerap menghadapi ketidakstabilan ekonomi.
Sebagai contoh, Produk Domestik Bruto (PDB) gabungan negara BRICS sangat dipengaruhi oleh Cina, sehingga fluktuasi ekonomi di Cina bisa langsung berdampak pada anggota lainnya.
Kedua, yang juga penting adalah potensi ketegangan diplomatik dengan negara-negara Barat, terutama jika partisipasi Indonesia di BRICS dianggap sebagai perubahan arah politik.
Dalam isu geopolitik seperti ketegangan di Asia Pasifik, G7 mendukung sekutu-sekutunya, sementara beberapa anggota BRICS, khususnya Rusia dan Cina, mengambil posisi berlawanan, menunjukkan persaingan blok yang signifikan bagi negara berkembang.
Kedepan, energi dan perhatian pemerintah akan terkuras, karena harus aktif di berbagai forum multilateral seperti OECD. Hal ini dapat membatasi fleksibilitas diplomatik Indonesia.
Ketiga, yang masih terkait dengan poin kedua, adalah potensi dipertanyakannya prinsip politik luar negeri bebas-aktif Indonesia oleh negara-negara lain. Dalam pidato pelantikannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan mempertahankan prinsip politik bebas-aktif dan gerakan non-blok, yang berarti tidak akan memihak pada blok militer negara manapun.
Meski yang dimaksud adalah blok militer, bukan ekonomi, keinginan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS tetap dapat menimbulkan banyak pertanyaan dan terlihat bertentangan dengan prinsip non-blok.
Karena bergabungnya Indonesia dengan BRICS bisa mempengaruhi hubungan baik dengan negara-negara G7, hal ini tampaknya kurang selaras dengan misi “Politik Tetangga Baik” Prabowo yang bertujuan menjaga hubungan baik dengan semua negara.
