TintaOtentik.co – Pemerintahan baru telah dimulai, dengan Presiden Prabowo Subianto meluncurkan tujuh program prioritas untuk 100 hari pertama kerjanya, yang dikenal sebagai quick wins.
Salah satu yang menjadi fokus utama adalah program “Makan Bergizi Gratis,” yang memiliki alokasi anggaran terbesar, yakni Rp 71 triliun. Setelah dijalankan secara penuh, Badan Gizi Nasional yang baru dibentuk diperkirakan akan menghabiskan sekitar Rp 1,2 triliun per hari untuk program ini.
Program makan bergizi gratis bertujuan untuk menyediakan makanan sehat bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan siswa di semua jenjang pendidikan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa program makan untuk siswa di negara lain berpengaruh positif terhadap prestasi akademik mereka, yang sejalan dengan visi Indonesia untuk mencapai generasi emas pada 2045.
Namun, tanpa perencanaan dan pengawasan yang matang, program ini berisiko menjadi pemborosan sumber daya.
Penerapan program serupa di negara lain menghadapi tantangan, seperti peningkatan pemborosan makanan (food loss and waste). Misalnya, di China, sekitar 21% makanan yang disajikan dalam program makan sekolah terbuang. Di Swedia, angka pemborosan mencapai 12%, sementara di Vietnam siswa membuang rata-rata 23% makanan yang diberikan.
Di Indonesia, masalah pemborosan pangan sudah menjadi perhatian besar, dengan angka susut dan sisa pangan antara 23 hingga 48 juta ton per tahun antara 2000 hingga 2019. Hal ini berpotensi memburuk seiring dengan pelaksanaan program makan bergizi gratis jika tidak dikelola dengan baik.
Susut dan sisa pangan memiliki dampak besar terhadap efektivitas program ini, karena akan membuang sumber daya yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kelompok sasaran yang membutuhkan.
Global Food Programme mencatat bahwa 28% lahan pertanian digunakan untuk produksi pangan yang akhirnya terbuang, yang berkontribusi pada kerugian finansial besar dan memperburuk krisis kelaparan. Oleh karena itu, dalam implementasi program makan bergizi gratis, pengelolaan susut dan sisa pangan harus menjadi perhatian utama.
Selain itu, upaya untuk mengurangi pemborosan pangan juga dapat membantu Indonesia mencapai tujuan keberlanjutan pangan yang lebih baik, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mendukung ketahanan pangan yang lebih tangguh.
Mengurangi pemborosan pangan dapat mendorong pengembangan pertanian berkelanjutan dan memperkaya keberagaman pangan lokal, yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.
Beberapa negara telah sukses mengintegrasikan kebijakan pertanian yang berkelanjutan dengan program makan bergizi, seperti di Afrika yang telah mendorong praktik pertanian regeneratif dan adaptasi iklim.
Namun, meskipun program ini menjanjikan banyak manfaat, baru-baru ini muncul insiden terkait kualitas makanan yang didistribusikan dalam fase percobaan di Jawa Timur, di mana beberapa siswa mengalami keracunan. Hal ini mengingatkan kita akan risiko rendahnya kualitas makanan akibat sistem distribusi yang kurang efisien.
Insiden tersebut menunjukkan pentingnya perbaikan dalam sistem distribusi pangan yang tangguh dan aman.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan ketahanan sistem pangan secara holistik agar program makan bergizi gratis ini dapat berjalan dengan sukses tanpa menambah masalah pemborosan atau kerugian yang lebih besar di masa depan.
Dian Yuanita Wulandari – pemerhati sosial dan ekonomi pertanian
