TintaOtentik.co – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa kerja sama yang tengah dijajaki pemerintah dengan Bank Dunia untuk program pembangunan 3 juta rumah tidak mencakup bantuan pinjaman dana.
Maruarar, yang akrab disapa Ara, membantah adanya pembicaraan terkait pemodalan ketika ditanya mengenai jumlah dana yang akan diberikan Bank Dunia. Ia menegaskan bahwa tidak ada diskusi mengenai pinjaman dana dalam kerja sama tersebut.
“Kita enggak ada pinjaman,” terang Ara, (15/12/24).
Ara menyatakan bahwa pemerintah meminta bantuan dari Bank Dunia dalam bentuk non-finansial. Pemerintah akhirnya hanya mengajukan dukungan berupa riset.
“Kemarin kami tidak bicara pinjaman. Kami justru minta mereka apa yang tidak perlu bayar dari program mereka,” ucapnya.
“Ya mereka bilang riset, oke. Kalau gitu, kemarin kami minta di riset aja. Misalnya bagaimana supaya masyarakat informal yang tidak punya penghasilan dan slip gaji bisa mendapatkan pinjaman,” sambungnya.
Sebelumnya diberitakan, Menteri PKP sedang mempertimbangkan opsi pinjaman dari Bank Dunia untuk membiayai program pembangunan 3 juta rumah.
Langkah ini diambil karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dianggap tidak mampu mendanai program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
“Jika hanya mengandalkan APBN, kami hanya mampu membangun rumah sebanyak 257 ribu rumah,” ungkap Ara saat itu, (13/12/24).
Ara berujar bahwa Kementerian PKP bukan hanya berperan sebagai kementerian teknis, tetapi juga memiliki peran strategis. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah inovatif yang didukung oleh pertimbangan teknis dan perencanaan yang strategis.
“Karena jika teknis saja kami akan gagal, karena berdasarkan anggaran kami hanya mampu membangun tidak sampai 300 ribu rumah, sementara target kami dari Bapak Presiden adalah 3 juta rumah. Jadi kami harus mengkombinasikan antara teknis dan strategis untuk mencapai target tersebut,” tuturnya.
Bank Dunia sendiri menekankan pentingnya kerja sama pemerintah untuk memastikan keberlanjutan program prioritas Prabowo Subianto tersebut.
Pasalnya, realisasi program pembangunan 3 juta rumah dinilai tidak akan tercapai jika hanya bergantung pada anggaran pemerintah dan sektor publik.
Country Director untuk Indonesia dan Timor-Leste dari Bank Dunia, Carolyn Turk, menyatakan bahwa program ini harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk sektor publik dan swasta. Selain itu, Carolyn menekankan perlunya keterlibatan pelaku bisnis internasional dalam mendukung program tersebut.
“Kami yakin sangat penting untuk menggunakan seluruh elemen ini, karena program 3 juta rumah merupakan program yang sangat luar biasa dan tidak mungkin dapat dilakukan hanya oleh sektor publik atau pemerintah,” ujar Carolyn, Minggu (15/12/24).
Carolyn menjelaskan bahwa Bank Dunia menawarkan layanan permodalan atau pinjaman.
Selain itu, Bank Dunia juga menyediakan dukungan analisis untuk menyelesaikan dan mengonsolidasikan berbagai isu terkait data, mulai dari pengumpulan, pengkajian, hingga merumuskan pertanyaan yang relevan guna menjawab tantangan dalam program tersebut.
“Kerja-kerja analitis ini juga termasuk penyusunan serta penetapan target dan sasaran penerima manfaat dari program ini. Selain itu juga analitis dalam penyusunan sistemnya, karena ketika ada proses desentralisasi yang juga melibatkan dengan pemerintah daerah, maka terdapat sistem untuk proses monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya,” jelasnya.
