Facebook-f X-twitter Instagram Youtube
logo-tintaotentik
  • HOME
  • TENTANG KAMI
  • NASIONAL

    Masuk Musim Kemarau, DSDABMBK Tangsel Optimalkan Normalisasi Sungai

    17 July 2026 No Comments

    Tepis Pengadaan Kipas Kopdes Rp1,8 Triliun, Menkop: Bukan di Kementerian Kami

    17 July 2026 No Comments

    Kepala Daerah Kerap Kena OTT, Mendagri: Imbas Gaji Tak Seberapa, Belanja Kampanye Mahal

    17 July 2026 No Comments

    DPR Tercengang Ada Temuan BPK Soal Kemensos Mesti Kembaliin Uang Bansos Rp2 Triliun

    17 July 2026 No Comments

    Menang PTUN, Yayasan Desak Menteri Agama Cabut KMA 1543/2025 Soal Integrasi Yayasan ke UIN Jakarta

    16 July 2026 No Comments
  • SEMUA
    • Artis Dan Entertainment
    • Ekonomi
    • Hiburan
    • Hukum
    • Nasional
    • Olahraga
    • Opini
    • Politik
    • Regional
    • Sosial Budaya
  • KONTAK KAMI
  • REDAKSI
  • HOME
  • TENTANG KAMI
  • SEMUA
    • ARTIS DAN ENTERTAINMENT
    • EKONOMI
    • HIBURAN
    • HUKUM
    • NASIONAL
    • OLAHRAGA
    • REGIONAL
    • POLITIK
    • OPINI
    • SOSIAL BUDAYA
  • KONTAK KAMI
  • REDAKSI
  • Artis Dan Entertainment
  • Ekonomi
  • Hiburan
  • Hukum
  • Interior
  • Internasional
  • Nasional
  • Olahraga
  • Opini
  • Politik
  • Regional
  • Sosial Budaya
Home»Hukum»Revisi KUHAP Diduga Lemahkan Posisi Jaksa, DPR: Tidak Benar

Revisi KUHAP Diduga Lemahkan Posisi Jaksa, DPR: Tidak Benar

0
By Irfan Kurniawan on 27 March 2025 Hukum, Nasional


TintaOtentik.Co – Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan kewenangan jaksa sebagai penyidik tertentu dalam revisi KUHAP. Habiburokhman menegaskan jaksa tetap berwenang menjadi penyidik tindak pidana korupsi (tipikor).

“Ada yang menyebutkan kejaksaan tidak lagi berwenang melakukan penyidikan di bidang tipikor,” ujar Habiburokhman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/3/2025).

Untuk informasi, mulanya beredar draf RUU KUHAP dalam Pasal 6 yang menyebutkan jaksa hanya menjadi penyidik HAM berat. Dalam draf beredar itu, jaksa sudah tidak lagi menjadi penyidik tipikor.

“Karena pasal 6, penjelasannya pasal 6 itu menyebutkan bahwa, yang disebutkan adalah penyidik kejaksaan di bidang pelanggaran HAM berat,” terangnya.

Habiburokhman tegaskan jaksa tetap memiliki kewenangan sebagai penyidik tipikor. Waketum Gerindra itu mengatakan draf revisi KUHAP yang menyebut jaksa bukan penyidik tipikor adalah draf tidak final.

“Kami perlu luruskan bahwa tidak benar sama sekali bahwa kejaksaan tidak lagi memiliki kewenangan menyidik di tipikor. Karena naskah yang asli yang sudah kami kirimkan kemarin sudah jelas-jelas, di contohnya juga kami sebutkan seperti adalah penyidik kejaksaan di bidang tipikor dan HAM berat,” paparnya.

“Jadi kejaksaan tetap berwenang melakukan penyidikan tipikor menurut KUHAP yang baru,” pungkasnya.

Laporan: Tim

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman Komisi III DPR korupsi KUHAP Revisi KUHAP RKUHAP RUU KUHAP Tindak Pidana Korupsi TintaOtentik.Co Tipikor
Share. Facebook Twitter WhatsApp Email Copy Link
Previous ArticleIkut Gabung, Prabowo: NDB Bertujuan Kembangkan Ekonomi dan Lawan Kemiskinan
Next Article WaliKota Tangsel Himbau Masyarakat Waspada Jaga Keamanan Rumah Sebelum Mudik
Irfan Kurniawan

Related Posts

Masuk Musim Kemarau, DSDABMBK Tangsel Optimalkan Normalisasi Sungai

17 July 2026

Tepis Pengadaan Kipas Kopdes Rp1,8 Triliun, Menkop: Bukan di Kementerian Kami

17 July 2026

Kepala Daerah Kerap Kena OTT, Mendagri: Imbas Gaji Tak Seberapa, Belanja Kampanye Mahal

17 July 2026

DPR Tercengang Ada Temuan BPK Soal Kemensos Mesti Kembaliin Uang Bansos Rp2 Triliun

17 July 2026
Leave A Reply Cancel Reply

Social Media
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
Baca Juga
Gaya Hidup

Masuk Musim Kemarau, DSDABMBK Tangsel Optimalkan Normalisasi Sungai

By tintaotentik.co17 July 20260

TintaOtentik.Co – Bagi Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Tangerang…

 

 

 

 

 

Tepis Pengadaan Kipas Kopdes Rp1,8 Triliun, Menkop: Bukan di Kementerian Kami

17 July 2026

Kepala Daerah Kerap Kena OTT, Mendagri: Imbas Gaji Tak Seberapa, Belanja Kampanye Mahal

17 July 2026

DPR Tercengang Ada Temuan BPK Soal Kemensos Mesti Kembaliin Uang Bansos Rp2 Triliun

17 July 2026
logo-tintaotentik
Facebook-f X-twitter Instagram Youtube
  • HOME
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • KONTAK KAMI

Copyright @ 2024 Tintaotentik. All right reserved

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.