TintaOtentik.co – Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, melontarkan kritik keras kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait lambannya penyelesaian konflik agraria yang sudah berlangsung puluhan tahun. Momen itu terjadi dalam forum audiensi antara pimpinan DPR RI bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan perwakilan organisasi petani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Dalam pemaparannya, Dewi menyoroti sederet kasus agraria yang menimpa masyarakat, termasuk konflik lahan di Desa Bulupayung, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dengan perusahaan BUMN, Perum Perhutani.
“Di Kementerian Kehutanan, Bapak Raja Juli, akhirnya kita bisa bertemu lagi. Saya pernah mengajak Bapak Raja Juli itu ke salah satu Desa Bulupayung di Cilacap,” ujar Dewi.
Menurut Dewi, kawasan tersebut mencakup 9.000 hektare lahan pertanian produktif yang menjadi lumbung pangan nasional. Namun, lahan yang jelas-jelas berupa sawah dan ladang justru diklaim sebagai kawasan hutan oleh Perhutani. “Itu adalah konflik agraria puluhan tahun yang berkonflik dengan Perhutani,” lanjutnya.
Ia menegaskan bahwa klaim tersebut tidak masuk akal karena di lokasi yang dipermasalahkan sama sekali tidak terdapat hutan.
“Mana ada hutan? Kenapa tanah-tanah pertanian produktif yang dikerjakan oleh kaum tani itu tidak kunjung dibebaskan dari klaim-klaim kawasan hutan? Tidak kunjung dilepaskan dari klaim Perhutani?” tanya Dewi.
Situasi ini, kata Dewi, menimbulkan dampak serius. Para petani yang selama ini berkontribusi pada ketahanan pangan nasional kesulitan mengangkut hasil panen, sementara program pembangunan pertanian terhambat. Bahkan pemerintah desa maupun daerah mengaku kebingungan menjawab ketika warga bertanya mengenai buruknya akses jalan.
“Karena alasannya itu, ini adalah masih klaim Perhutani, masih PTPN (Perkebunan Nasional), masih kawasan hutan, masih di dalam HGU (Hak Guna Usaha),” jelas Dewi.
Menanggapi kritik tersebut, Raja Juli membenarkan bahwa dirinya pernah meninjau langsung kondisi lahan pertanian di Bulupayung. Ia mengakui adanya kendala serius dalam upaya melepaskan kawasan itu dari status hutan produksi Perhutani.
“Karena memang ada macet di Perhutani. Jadi memang kehutanan Perhutani ini menjadi satu kunci penting,” ujarnya.
Audiensi itu dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama dua Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa. Turut hadir Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto serta lima pejabat kabinet Presiden Prabowo, yakni Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Plt Menteri BUMN Dony Oskaria, Menteri Desa PDTT Yandri Susanto, dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari.
