Artikel Ini Ditulis Oleh Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas.
Beberapa hari yang lalu, masyarakat Indonesia sedang melakukan upaya penataan dan koreksi terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar memiliki rasa empati serta tidak menjadikan rakyat sebagai lawannya namun sebagai sahabat diskusi untuk mendapatkan informasi.
Semoga saja para anggota DPR kedepannya akan lebih baik dan peka terhadap aspirasi serta kritik yang diberikan oleh masyarakat.
Saatnya juga untuk menata kembali pada lembaga-lembaga lain termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang juga belakangan juga mendapat perhatian dari masyarakat dan Presiden Prabowo Subianto.
Saya teringat akan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki niatan untuk menata BUMN melalui pengangkatan Direksi dan Komisaris sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta mampu mengelola perusahaan dengan baik.
Prabowo Subianto menginginkan pengelolaan perusahaan BUMN secara profesional dan tidak mengelola secara sembarangan seperti milik nenek moyangnya sendiri.
Selain itu, Presiden Prabowo juga menghendaki agar pengangkatan jajaran direksi dan komisaris dilakukan secara profesional.
Tidak dilakukan karena kedekatan berdasarkan partai politik, kesukuan, asal daerah atau berdasarkan asal kampus tempat bersekolah seperti yang terjadi selama ini dan pernah juga mendapat kritik dari Prabowo Subianto.
Seharusnya direksi harus memiliki kemampuan yang dibuktikan dengan sertifikasi K3 Umum, sertifikasi risk management serta pemahaman atas perusahaan yang akan dipimpin.
Latar belakang pendidikan tidak cukup untuk diangkat sebagai direksi, apalagi hanya karena yang bersangkutan berpendidikan luar negeri.
Sebaiknya Presiden Prabowo Subianto mengganti semua direksi BUMN agar sesuai harapannya dan mampu secara profesional menjalankan tugasnya.
Semoga saja Presiden Prabowo Subianto segera mendapatkan perhatian dan melakukan penataan secara menyeluruh sebelum dilakukan kritik oleh masyarakat melalui aksi seperti yang dilakukan terhadap DPR beberapa hari lalu. [***].
