TintaOtentik.Co – Presiden China Xi Jinping berencana mengunjungi ASEAN pekan depan. Kendati demikian hanya ada tiga negara yang mendapat kehormatan.
Kementerian Luar Negeri China menyampaikan tiga negara itu adalah Vietnam, Malaysia, dan Kamboja. Kunjungan ke negara ASEAN itu merupakan perjalanan resmi pertamanya ke luar negeri tahun ini.
“Kunjungan Xi ke Asia Tenggara akan berlangsung dari Senin hingga Jumat,” ujar lembaga tersebut, dikutip AFP, Jumat (11/4/2025).
Kunjungan itu dilakukan ketika China berhadapan dengan Amerika Serikat (AS) dalam perang dagang. Hari ini, Presiden Donald Trump menerapkan tarif ke barang-barang Beijing 145%.
Kemudian ia katakan bahwa kunjungan Xi ke Vietnam dilakukan atas undangan Presiden Luong Cuong, kata Beijing. Ia terakhir kali mengunjungi negara itu pada Desember 2023.
Vietnam telah lama menerapkan pendekatan “diplomasi bambu”. Negeri itu berusaha untuk tetap berhubungan baik dengan China dan AS.
Vietnam memiliki kekhawatiran yang sama dengan AS tentang meningkatnya ketegasan Beijing di Laut Cina Selatan (LCS) yang disengketakan. Tetapi di sisi lain, Vietnam juga memiliki hubungan ekonomi yang erat dengan Tiongkok.
Sementara itu, kunjungan Xi ke Malaysia akan berlangsung dari 15 hingga 17 April. Pemerintah PM Anwar Ibrahim mengumumkan minggu ini.
“Kunjungan Xi adalah bagian dari upaya pemerintah. untuk melihat hubungan perdagangan yang lebih baik dengan berbagai negara termasuk China,” kata Menteri Komunikasi Malaysia Fahmi Fadzil.
Perjalanan ke Kamboja, salah satu sekutu terdekat Tiongkok di Asia Tenggara dan tempat Beijing telah memperluas pengaruhnya dalam beberapa tahun terakhir, akan dilakukan belakangan. Persis, sebelum ia mengakhiri perjalanan pada hari Jumat depan.
Di bawah mantan pemimpin Hun Sen, ayah PM Hun Manet, China menggelontorkan miliaran dolar untuk investasi infrastruktur. Hubungan Phnom Penh dan Washington sendiri kini memburuk.
“Kunjungan penting yang akan semakin mempererat hubungan persahabatan tradisional yang dibangun oleh para pemimpin kedua negara,” kata pemerintah Kamboja.
Laporan: iwanpose
