Nasional – Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Fraksi Demokrat, Julham Firdaus memberikan respon terkait wacana dari Presiden Prabowo soal Kepala Daerah yang dipilih oleh DPRD. Menurutnya wacana itu merupakan harapan demokrasi Indonesia sesuai dengan nilai Pancasila.
“Ya itu termasuk harapan, kan mengurangi anggaran yang besar, sistem demokrasi kita juga hidup, karena keterwakilan masyarakat sudah melalui DPRD,” ujar Julham kepada TintaOtentik.Co, ditulis Minggu, (15/12/24).
“Jadi DPRD sebagai representatif masyarakat punya kemampuan bagaimana para Kepala Daerah yang dipilih oleh anggota DPRD sesuai dengan kriteria-kriteria dalam memajukan Kota,” sambungnya.
Namun, dalam proses menetapkan wacana ini harus diselaraskan dan dikaji sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.
“Semua harus diukur dahulu dari ketentuan-ketentuan aturan yang ada, karena nomenklatur dan undang-undang harus diubah terlebih dahulu,” terangnya.
Tetapi secara tujuan, pria yang menjabat sebagai Ketua Demokrat Tangsel ini menyetujui usulan wacana ini dengan beberapa aspek positif yang akan hadir, seperti meminimalisir anggaran negara dan mengurangi perpecahan dalam menjalankan demokrasi.
“Sangat setuju, pertama mengurangi beban anggaran negara, lalu polarisasi dan perpecahan secara tradisi akan berkurang,” tuturnya.
Bahkan tak segan, Julham mengutarakan bahwa wacana Kepala Daerah yang dipilih oleh DPRD merupakan wujud nilai dari sila ke-4.
“Wacana ini sangat pancasilais, sesuai sila ke-4, karena kita perlu musyawarah dan perwakilan dalam menentukan arah politik untuk masyarakat,” jelasnya.
Dan Julham juga melihat wacana ini dapat merubah praktik-praktik buruk selama proses demokrasi dijalankan. Ia yakin praktik ‘money politic’ pun bisa diantisipasi.
“Pilkada saat ini sebenarnya bagus, namun kekurangan cukup besar, polarisasi dan ‘money politic’ sudah mengakar dan tak pantas lagi, salah satu cara merubah sistem politik adalah bagaimana bisa menjadi delegasi masyarakat lewat DPRD,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan Presiden Prabowo Subianto menyinggung peluang perubahan sistem pemilihan kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Dia mengatakan, dengan sistem pemilihan langsung, pilkada menelan biaya mahal.
“Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu, apalagi yang kalah,” kata Prabowo dalam pidatonya saat perayaan ulang tahun ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis malam, 12 Desember 2024.
Prabowo mengatakan jika Pilkada cukup dilakukan oleh DPRD, negara bisa menghemat triliunan rupiah. Anggaran tersebut, ujar dia, bisa dialihkan untuk kepentingan lain yang lebih mendesak.
“Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, baik anggaran dari negara maupun dari masing-masing tokoh politik,” ujarnya.
Kepala negara juga menyinggung soal efisiensi jika kepala daerah dipilih oleh DPRD. Sebab, selain tidak boros anggaran, hal itu juga mempermudah transisi kepemimpinan.
Dia pun mencontohkan dengan apa yang terjadi di sejumlah negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien seperti Malaysia. Bahkan juga India. Mereka sekali memilih anggota DPRD, ya sudah, DPRD itulah yang memilih gubernur, walikota,” kata Prabowo.
Laporan: iwanpose
