TintaOtentik.Co – Upaya penghematan anggaran pemerintah mulai meluas di various kementerian dan pemerintah daerah. Setelah Kementerian Pertahanan (Kemhan) menerapkan efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM).
Langkah serupa diikuti Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang juga mendorong pemerintah daerah (Pemda) melakukan penghematan belanja operasional.
Kebijakan efisiensi ini diambil sebagai respons atas tekanan ekonomi global, terutama dampak kenaikan harga minyak dunia, yang mendorong optimalisasi penggunaan anggaran negara secara lebih selektif dan tepat sasaran.
Di lingkungan Kemensos, penghematan difokuskan pada penggunaan BBM serta berbagai belanja operasional yang dinilai masih dapat ditekan.
Meski demikian, pemerintah memastikan program bantuan sosial (bansos) tetap menjadi prioritas utama.
“Kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas, seperti bansos reguler, bansos kebencanaan, maupun program atensi, termasuk respons cepat terhadap keluarga yang membutuhkan bantuan dari pemerintah,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Rabu (25/6/2026).
Penghematan dan tunda kegiatan seremonial Menurut dia, efisiensi dilakukan dengan menyisir anggaran yang tidak bersifat prioritas, seperti kegiatan seremonial maupun belanja yang masih dapat ditunda.
Dana dari pos tersebut nantinya akan dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak. Penghematan juga dilakukan pada penggunaan sarana operasional, mulai dari listrik, pendingin ruangan (AC), alat tulis kantor, hingga pelaksanaan rapat.
Kemensos menargetkan perhitungan nilai efisiensi dapat rampung dalam waktu dekat. Sebagai gambaran, pada tahun sebelumnya Kemensos mampu menghemat sekitar Rp 1 miliar dari efisiensi penggunaan listrik saja.
Nilai tersebut diperkirakan dapat bertambah jika penghematan dilakukan secara menyeluruh pada berbagai komponen belanja. Kurangi perjalanan dinas Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah mengurangi perjalanan dinas.
Terutamanya, perjalanan dinas tidak mendesak agar anggaran dapat dialihkan untuk program yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat.
“Untuk efisiensi kepala daerah, terutama perjalanan dinas yang tidak perlu, dari dulu saya sampaikan. Jadi, uangnya diarahkan untuk program yang pro rakyat,” ujar Tito, di Istana, Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Ia mencontohkan praktik efisiensi pada masa pandemi Covid-19 yang dapat diterapkan kembali, seperti mematikan lampu dan AC ketika tidak digunakan.
Selain itu, pengawasan terhadap pegawai yang bekerja dari rumah (work from home/WFH) juga dinilai penting untuk memastikan kebijakan tersebut tidak justru meningkatkan konsumsi BBM.
Dinamika geopolitik global Di sisi lain, Kemhan menegaskan kebijakan efisiensi BBM yang diterapkan merupakan langkah antisipatif dan kehati-hatian, bukan karena kondisi darurat.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menyatakan, kebijakan tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadapi dinamika geopolitik global yang berpotensi memengaruhi harga energi.
Menurut dia, indikator utama kebijakan efisiensi didasarkan pada perkembangan situasi global, khususnya di kawasan Eropa dan Timur Tengah.
Meski melakukan penghematan, Kemhan memastikan dukungan terhadap kebutuhan operasional strategis tetap terjaga.
“Langkah-langkah yang disiapkan mencakup pengaturan penggunaan sumber daya secara lebih efektif dan berbasis prioritas,” kata Rico.
Namun, Rico tidak menjelaskan berapa lama kebijakan ini akan berlangsung, akan disesuaikan dengan evaluasi situasi dan kebutuhan ke depan.
Secara keseluruhan, langkah efisiensi yang ditempuh sejumlah kementerian menunjukkan upaya pemerintah menjaga stabilitas fiskal di tengah ketidakpastian global, sekaligus memastikan program prioritas bagi masyarakat tetap berjalan.
Laporan: Tim
