Oleh: Sopian Hadi Permana, S.Sos., M.A.P.(Ketua DPD KNPI Kota Tangerang Selatan)
TintaOtentik.Co – Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 seharusnya tidak berhenti pada momentum upacara, pengibaran bendera, perlombaan, dan berbagai seremoni tahunan semata.
Kemerdekaan semestinya menjadi ajang refleksi mendalam: sejauh mana pemerintah benar-benar hadir dan berpihak kepada generasi muda?
Pertanyaan ini menjadi amat krusial bagi Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Sebagai kota yang terus berkembang pesat, aktivitas ekonomi di Tangsel kian meningkat, pembangunan terus berjalan, dan populasi penduduk terus bertambah.
Di tengah dinamika tersebut, Tangsel sejatinya menyimpan potensi pemuda yang luar biasa besar.
Namun, potensi tersebut tidak akan pernah tumbuh secara maksimal apabila tidak dibarengi dengan kebijakan yang berpihak, dukungan anggaran yang memadai, fasilitas kepemudaan yang representatif, kesempatan ekonomi yang adil, serta ruang partisipasi yang nyata.
Kita sering mendengar wacana tentang bonus demografi, kreativitas anak muda, kewirausahaan, ekonomi kreatif, pendidikan, lapangan kerja, olahraga, inovasi, hingga pembangunan sumber daya manusia. Namun, pertanyaan mendasarnya tetap sama: *kapan keberpihakan kepada pemuda itu benar-benar diwujudkan?
Jangankan 2 Persen Anggaran, Ruang Dialog Saja Belum Terbuka
Salah satu gagasan utama yang terus kami dorong adalah alokasi minimal 2 persen anggaran APBD untuk program kepemudaan.
Bagi kami, angka tersebut bukan sekadar persoalan nominal, melainkan sebuah pesan politik yang melegitimasi bahwa pemerintah menempatkan pemuda sebagai prioritas pembangunan.
Sebab, membangun pemuda bukanlah pengeluaran (cost), melainkan investasi jangka panjang (investment).
Sayangnya, jangankan berbicara mengenai keberpihakan anggaran dan program, ruang dialog antara pemerintah dengan organisasi kepemudaan saja masih menjadi tanda tanya besar.
Sampai tulisan ini dibuat, Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Benyamin Davnie, belum pernah menghadiri agenda resmi yang diundang oleh DPD KNPI Kota Tangerang Selatan.
Kami memahami sepenuhnya bahwa agenda pemerintahan Wali Kota sangatlah padat. Namun, DPD KNPI Tangsel telah dua kali mengajukan permohonan audiensi secara resmi dan hingga kini belum mendapatkan respon.
Kami tidak sedang mempersoalkan kehadiran fisik seseorang secara personal. Yang kami persoalkan adalah ruang komunikasi formal dan pesan keberpihakan pemerintah terhadap organisasi kepemudaan.
Di satu sisi, KNPI sebagai wadah berhimpun pemuda telah meminta ruang berdiskusi mengenai persoalan pemuda dan masa depan kota.
Di sisi lain, publik melihat Wali Kota dapat menyempatkan hadir dalam agenda peresmian salah satu kafe di kawasan Bintaro.
Lantas, timbul pertanyaan substansial: apakah ruang dialog dengan pemuda tidak sepenting agenda peresmian sebuah kafe?
Tentu pertanyaan ini bukan untuk menyerang pribadi Wali Kota. Kami menghormati hak dan kewenangan beliau untuk hadir di berbagai kegiatan masyarakat maupun dunia usaha.
Namun, jika pemerintah dapat menyediakan waktu untuk agenda bisnis, mengapa ruang berdialog dengan organisasi kepemudaan yang ingin membicarakan masa depan kotanya sendiri justru tertutup? Kami tidak meminta karpet merah atau perlakuan istimewa; kami hanya meminta untuk didengar.
Apresiasi Langkah Pilar, Namun Kami Tetap Ingin Berdialog dengan Benyamin
Dalam menyampaikan kritik, kami tetap bersikap objektif. Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Pilar Saga Ichsan, yang dalam beberapa kesempatan turut membersamai kegiatan kepemudaan dan memberikan dukungan kepada KNPI.
Pada Musda V dan Pelantikan DPD KNPI Tangsel Periode 2025–2028, misalnya, Pilar secara terbuka mendorong KNPI agar menjadi motor penggerak pembangunan kepemudaan.
Beliau juga pernah mengajak pemuda untuk berkolaborasi dan merumuskan program bersama pemerintah. Ini membuktikan bahwa ruang kolaborasi antara pemerintah dan pemuda sebenarnya bukan hal yang mustahil.
Namun, kami merasa sangat perlu untuk dapat berdiskusi secara langsung dengan Wali Kota Tangsel, Bapak Benyamin Davnie.
Apalagi, beliau bukan sosok asing dalam dunia kepemudaan karena pernah menjabat sebagai Ketua KNPI Kabupaten Tangerang periode 1985–1988.
Berbekal latar belakang tersebut, kami meyakini beliau paham betul bagaimana dinamika organisasi kepemudaan, cara pemuda menyampaikan aspirasi, serta betapa pentingnya komunikasi antara pemerintah dan pemuda.
Justru karena pengalaman historis itulah kami berharap Bapak Wali Kota berkenan membuka ruang pertemuan.
Kami ingin menyampaikan langsung kondisi pemuda Tangsel, menyampaikan gagasan, menyampaikan kritik, dan yang paling penting: menawarkan solusi. Kami datang bukan untuk berhadap-hadapan, melainkan untuk duduk bersama.
Dispora dan KNPI: Di Mana Sinerginya?
Pertanyaan besar berikutnya tertuju pada sinergi antara Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota Tangsel dengan organisasi kepemudaan.
Kami mempertanyakan, apa sebenarnya ruang kolaborasi nyata yang dibangun antara Dispora dan DPD KNPI Tangsel?
Hingga saat ini, kami belum melihat adanya program Dispora yang secara konkret disinergikan bersama KNPI sebagai wadah berhimpun OKP (Organisasi Kemasyarakatan Pemuda).
Kami tidak mengklaim Dispora tidak memiliki program, namun sejauh mana program-program tersebut melibatkan pemuda sebagai mitra strategis?
Pemerintah jangan hanya membuat program untuk pemuda, tetapi harus membuat program bersama pemuda. KNPI dan OKP bukanlah sekadar daftar penerima undangan.
Kami memiliki jaringan, kader, gagasan, pengalaman, serta kemampuan untuk menjalankan program sosial, pendidikan, kebangsaan, kewirausahaan, hingga pemberdayaan masyarakat. Kenapa potensi sebesar ini tidak dimaksimalkan?
Musrenbang Tematik Pemuda: Substansi atau Sekadar Formalitas?
Hal lain yang menjadi sorotan kami adalah pelaksanaan Musrenbang Tematik Pemuda Kota Tangerang Selatan Tahun 2026. Pada prinsipnya, kami menyambut baik adanya ruang perencanaan ini. Namun, Musrenbang tidak boleh berhenti sebagai forum menyampaikan usulan semata.
Setelah usulan disampaikan, bagaimana tindak lanjutnya? Sampai tulisan ini diturunkan, kami belum mengetahui secara pasti berapa pagu indikatif yang disiapkan untuk program hasil Musrenbang Tematik Pemuda 2026.
Kami menuntut transparansi:
- Usulan pemuda mana saja yang diakomodasi?
- Usulan KNPI dan OKP mana yang masuk dalam dokumen perencanaan?
- Usulan mana yang ditolak, dan apa alasan rasionalnya?
Partisipasi publik dalam pembangunan harus memiliki tindak lanjut yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai Musrenbang Tematik Pemuda hanya menjadi forum seremonial untuk menggugurkan kewajiban prosedural belaka.
Pemuda Bukan Dekorasi Pembangunan
Pemuda Tangsel dihadapkan pada deretan persoalan riil yang membutuhkan respons cepat pemerintah: mulai dari minimnya anggaran dan fasilitas kepemudaan, lapangan kerja, akses pendidikan, kesehatan, ekonomi kreatif, hingga maraknya marjinalisasi sosial seperti tawuran, bullying, geng remaja, dan penyalahgunaan narkoba.
Fenomena sosial ini tidak bisa terus-menerus diselesaikan hanya dengan pendekatan keamanan (security approach).
Kita membutuhkan ruang publik positif, fasilitas olahraga, pusat kreativitas, pembinaan organisasi, serta pendidikan karakter. Fasilitas kepemudaan bukan sekadar pembangunan fisik gedung, melainkan sebuah investasi sosial jangka panjang.
Tangsel Darurat Sampah, Macet, dan Banjir
Kemerdekaan juga harus diukur dari kualitas hidup warganya. Persoalan sampah di Tangsel membutuhkan pembenahan sistemik, mulai dari TPS, armada pengangkutan, teknologi pengolahan, hingga kebijakan pemerintah.
Bahkan, sektor persampahan ini telah menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Kejaksaan Tinggi Banten pada Februari 2025 telah meningkatkan status ke tahap penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi pengangkutan dan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tangsel Tahun Anggaran 2024 dengan nilai kontrak mencapai Rp75,94 miliar.
Meskipun prinsip presumption of innocence (asas praduga tak bersalah) harus dihormati, kasus ini harus menjadi alarm keras perbaikan tata kelola dan pengawasan APBD.
Jangan sampai anggaran pengelolaan sampah membengkak, namun sampah tetap menumpuk di pemukiman warga.
Begitu pula dengan masalah kemacetan dan banjir. Pertumbuhan kendaraan harus diimbangi dengan transportasi publik terintegrasi dan manajemen lalu lintas yang matang.
Sementara itu, banjir tidak boleh disederhanakan hanya sebagai faktor cuaca, melainkan persoalan audit drainase, tata ruang, dan pengawasan daerah resapan air.
Pendidikan, Kesehatan, dan Hak Anak Muda di Kotanya Sendiri
Pembangunan SDM tidak akan berjalan tanpa pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai. Pemerataan fasilitas sekolah, beasiswa, dan peningkatan kualitas tenaga pendidik harus terus dipacu.
Di sektor kesehatan, pelayanan publik yang ramah dan mudah diakses harus menjadi standar wajib.
Di tengah pesatnya pertumbuhan Tangsel menjadi kawasan metropolitan, anak muda lokal jangan hanya dijadikan penonton di tanah kelahirannya sendiri.
Mereka membutuhkan ruang untuk menjadi pelaku ekonomi, melalui pelatihan kerja, akses permodalan, penguatan UMKM, dan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif. Gedung-gedung pencakar langit tidak ada artinya jika pemuda Tangsel hanya dijadikan target pasar, bukan pemain utama.
Lawan Korupsi, Kawal APBD!
Integritas pengelolaan APBD sebagai uang rakyat adalah harga mati. Tangsel memiliki rekam jejak perkara hukum yang harus dijadikan pelajaran pahit bersama.
KPK pernah memproses perkara pengadaan tanah pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan TA 2017 terkait dugaan suap yang melibatkan tiga tersangka dan merugikan keuangan negara hingga Rp10,5 miliar.
Peristiwa ini menegaskan bahwa pengawasan APBD tidak boleh dilakukan secara reaktif setelah timbul masalah. Transparansi dan pengawasan masyarakat, termasuk keterlibatan pemuda, harus dibuka sejak tahap perencanaan.
Pemerintahan yang bersih (clean governance) tidak boleh alergi terhadap pengawasan publik.
Pemerintah Harus Terbuka Terhadap Kritik
Kami ingin Pemkot Tangsel sukses, kami ingin Wali Kota berhasil, dan kami ingin Tangsel maju.
Namun, indikator kemajuan kota tidak boleh diukur hanya dari berdirinya gedung megah atau jalannya infrastruktur fisik. Indikator sejati kemajuan adalah seberapa besar masyarakat dan anak mudanya merasakan dampak pembangunan tersebut.
Pada momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI ini, kami menegaskan kembali: pemuda bukan sekadar peserta upacara atau objek pemanis pembangunan. Pemuda adalah pemilik masa depan Tangerang Selatan.
Jika permohonan audiensi KNPI dua kali diabaikan, sinergi program Dispora belum jelas, dan transparansi Musrenbang Pemuda masih tertutup, maka sangat wajar jika publik mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap pemuda.
Kritik ini adalah bentuk kepedulian. Kami mengapresiasi kebersamaan Wakil Wali Kota Pilar Saga Ichsan, namun kami juga tetap menantikan ruang diskusi bersama Wali Kota Benyamin Davnie.
Kami ingin mendiskusikan 2 persen anggaran kepemudaan, penyediaan fasilitas, transparansi Musrenbang, penanganan sampah, banjir, kemacetan, hingga penyerapan tenaga kerja secara konstruktif.
Pesan kami kepada Pemkot Tangsel sangat sederhana: jangan hanya hadir saat meresmikan proyek atau bisnis baru, hadirlah ketika pemuda mengajak berbicara tentang arah dan masa depan kota ini.
Pemuda Tangsel bukan penonton masa depan. Pemuda Tangsel adalah masa depan itu sendiri.
