TintaOtentik.co – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) akan diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). SPPI nantinya akan menjadi perpanjangan tangan BGN dalam menjalankan program makan bergizi gratis di daerah. Â
“Ya (nanti) akan menjadi PPPK. Dalam proses, masih dalam proses,” ucap Dadan usai menghadiri rapat bersama Komisi IX DPR RI di kompleks parlemen Senayan, Senin, (06/01/25).
Dadan menjelaskan bahwa SPPI akan mengikuti seleksi calon ASN seperti rekrutmen PPPK lainnya, namun melalui jalur khusus di BGN.
“Seleksinya di Badan Gizi Nasional,” terangnya.
Sebelumnya, Ikeu Tanziha, Staf Ahli Kepala BGN, menyebutkan bahwa setiap unit pelayanan makan bergizi gratis di berbagai daerah akan diisi oleh tiga lulusan SPPI yang menempati posisi manajer, administrasi dan ahli akuntansi, serta tenaga gizi.
“Itu (SPPI yang bertugas di unit pelayanan) nanti digaji oleh BGN. Hanya kalau pekerja di situ, kita ambil dari masyarakat sekitar,” ungkap Ikeu, (19/11/24), setelah menghadiri Executive Meeting bersama YLKI di Jakarta.
Lulusan SPPI yang telah lolos seleksi sebelumnya telah mendapatkan Pendidikan Dasar Militer (Diksarmil) dari Universitas Pertahanan (Unhan). Program SPPI ini merupakan hasil kerja sama antara BGN dan Unhan.
Dalam siaran persnya, Unhan menyampaikan bahwa pihaknya telah menyerahkan 936 lulusan Diksarmil Abituren SPPI Batch 1 Tahun 2024 kepada BGN pada Oktober lalu.
Program ini kini memasuki batch kedua untuk tahun akademik 2024. Rekrutmen SPPI 2025 ditargetkan melibatkan 30.000 peserta, dengan pendaftaran online yang dimulai Februari 2024.
Selain itu, TNI juga terlibat dalam rekrutmen SPPI. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayor Jenderal Hariyanto, menyatakan bahwa TNI telah merekrut dan melatih sekitar 2.000 orang SPPI di Akmil dan Pusat Kesenjataan Infanteri (Pussenif).
“Jumlah ini dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan dan skala pelaksanaan program,” kata Hariyanto pada 1 Januari 2025.
