TintaOtentik.co – Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyusun langkah tegas dalam mengatasi maraknya kenakalan remaja, khususnya yang terlibat geng motor dan aksi tawuran antarpelajar. Salah satu kebijakan strategis yang akan segera dijalankan adalah program wajib militer bagi anak-anak yang dinilai bermasalah, terutama mereka yang terjerat tindakan kriminal jalanan.
Rencana ini diungkapkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Menurutnya, permasalahan anak dan remaja yang kerap kali berulang seperti tawuran dan pelanggaran hukum lainnya tak kunjung tuntas meski sudah ditangani dari berbagai sisi. Karena itu, pendekatan baru berbasis pendidikan militer dinilai perlu diterapkan.
“Dari dulu kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor enggak selesai-selesai, anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak tidak sekolah tidak selesai,” ujar Dedi, Senin (28/4/2025).
Melalui program ini, anak-anak yang terlibat kenakalan berat akan menjalani pelatihan dan pembinaan selama setahun di bawah bimbingan TNI dan Polri.
Mereka akan tetap tercatat sebagai siswa aktif di sekolah asal, namun menjalani pendidikan dalam kelas khusus yang disiapkan khusus untuk program ini.
Dedi menyebutkan bahwa beberapa daerah seperti Kota Bandung telah mempersiapkan fasilitas berupa barak untuk pelaksanaan program tersebut.
Pihak Kodam III/Siliwangi juga telah dilibatkan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana pendukung.
“Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati, wali kota, nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik akan kita wajib militerkan,” kata Dedi menegaskan.
Ia menjelaskan, pendekatan yang diambil bukan sekadar hukuman, tetapi bertujuan membentuk karakter anak agar lebih bertanggung jawab, disiplin, serta siap kembali ke lingkungan masyarakat secara positif. Anak-anak yang tertangkap tawuran akan langsung ditangani, dengan melibatkan peran serta orang tua.
“Anak yang tawuran di jalan kita akan bawa, nanti saya panggil orang tuanya. Mau gimana sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer di kompleks tentara atau di kompleks polisi. Kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah,” lanjutnya.
Gubernur memastikan bahwa program ini akan dipantau secara ketat guna menjamin tujuan pendidikan tetap tercapai.
Ia optimis langkah ini akan menjadi solusi yang lebih konkret dalam menurunkan angka kenakalan remaja di wilayah Jawa Barat.
