Facebook-f X-twitter Instagram Youtube
logo-tintaotentik
  • HOME
  • TENTANG KAMI
  • NASIONAL

    Masuk Musim Kemarau, DSDABMBK Tangsel Optimalkan Normalisasi Sungai

    17 July 2026 No Comments

    Tepis Pengadaan Kipas Kopdes Rp1,8 Triliun, Menkop: Bukan di Kementerian Kami

    17 July 2026 No Comments

    Kepala Daerah Kerap Kena OTT, Mendagri: Imbas Gaji Tak Seberapa, Belanja Kampanye Mahal

    17 July 2026 No Comments

    DPR Tercengang Ada Temuan BPK Soal Kemensos Mesti Kembaliin Uang Bansos Rp2 Triliun

    17 July 2026 No Comments

    Menang PTUN, Yayasan Desak Menteri Agama Cabut KMA 1543/2025 Soal Integrasi Yayasan ke UIN Jakarta

    16 July 2026 No Comments
  • SEMUA
    • Artis Dan Entertainment
    • Ekonomi
    • Hiburan
    • Hukum
    • Nasional
    • Olahraga
    • Opini
    • Politik
    • Regional
    • Sosial Budaya
  • KONTAK KAMI
  • REDAKSI
  • HOME
  • TENTANG KAMI
  • SEMUA
    • ARTIS DAN ENTERTAINMENT
    • EKONOMI
    • HIBURAN
    • HUKUM
    • NASIONAL
    • OLAHRAGA
    • REGIONAL
    • POLITIK
    • OPINI
    • SOSIAL BUDAYA
  • KONTAK KAMI
  • REDAKSI
  • Artis Dan Entertainment
  • Ekonomi
  • Hiburan
  • Hukum
  • Interior
  • Internasional
  • Nasional
  • Olahraga
  • Opini
  • Politik
  • Regional
  • Sosial Budaya
Home»Hukum»Kudu Bebenah, Menteri ATR/BPN Mengakui Banyak Kekurangan Dalam Pelayanan Pertanahan

Kudu Bebenah, Menteri ATR/BPN Mengakui Banyak Kekurangan Dalam Pelayanan Pertanahan

0
By Sulis on 25 November 2025 Hukum, Nasional

TintaOtentik.Co – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggenjot pembenahan dan peningkatan dalam aktivitas pelayanan pertanahan.

Hal tersebut setelah masih ditemukannya praktik pungutan liar (pungli) hingga alur bisnis proses yang dinilai berbelit.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengakui masih banyak kekurangan dalam pelayanan pertanahan.

Nusron juga mengakui masih harus melakukan berbagai pembenahan, termasuk perubahan bisnis proses.

“Apalagi yang kemudian akibat bisnis proses yang masih berbelit-belit ini, masih ada unsur pungli di sana-sini, ini sedang kita tertibkan,” ujar Nusron, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Salah satu strateginya untuk memerangi praktik pungli ialah dengan meningkatkan digitalisasi dalam pelayanan pertanahan. Menurutnya, digitalisasi dapat mengurangi terjadinya tatap muka sehingga mampu meminimalisir praktik-praktik oknum BPN nakal.

Nusron mengatakan, dari total enam proses, saat ini pihaknya telah membenahi tiga proses pelayanan yang sudah menggunakan pendekatan Service Level Agreement (SLA). Proses tersebut dua di antaranya yakni hak tanggungan dan roya (penghapusan hak tanggungan).

“Sekarang ini (hak tanggungan dan roya) masuk ke dalam peralihan hak. Peralihan hak nanti begitu semua di online, begitu masuk, kalau tidak ada respon dari ATR/BPN, dari pegawai BPN selama tujuh hari, maka dianggap sudah setuju. Sehingga memudahkan untuk berproses,” jelasnya.

Sementara itu tiga layanan lainnya yang masih belum bertransformasi secara digital ialah pemberian hak baru. Nusron mengatakan, layanan tersebut masih membutuhkan pembuktian fisik sehingga masih harus tatap muka.

“Pemberian hak baru emang harus ada pembuktian fisik, ada pembuktian historis, dan ada pembuktian yuridis. Sehingga, masih harus ada tatap muka. Kemudian (layanan) pemecahan sama penggabungan sektifikat (masih perlu tatap muka). Tapi moga-moga ke depan (segera transformasi),” ujar dia.

Laporan: Tim

Menteri ATR/BPN Menteri ATR/BPN Mengakui Banyak Kekurangan Dalam Pelayanan Pertanahan Pelayanan di BPN Pungutan Liar di BPN TintaOtentik TintaOtentik.Co
Share. Facebook Twitter WhatsApp Email Copy Link
Previous ArticleMata Uang Asia Termasuk Rupiah Kompak Tekan Dolar AS
Next Article Tangsel Di Umur ke-17: Ekonomi Tumbuh 2,57% dan Investasi Tertinggi Se-Banten
Sulis

Related Posts

Masuk Musim Kemarau, DSDABMBK Tangsel Optimalkan Normalisasi Sungai

17 July 2026

Tepis Pengadaan Kipas Kopdes Rp1,8 Triliun, Menkop: Bukan di Kementerian Kami

17 July 2026

Kepala Daerah Kerap Kena OTT, Mendagri: Imbas Gaji Tak Seberapa, Belanja Kampanye Mahal

17 July 2026

DPR Tercengang Ada Temuan BPK Soal Kemensos Mesti Kembaliin Uang Bansos Rp2 Triliun

17 July 2026
Leave A Reply Cancel Reply

Social Media
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
Baca Juga
Gaya Hidup

Masuk Musim Kemarau, DSDABMBK Tangsel Optimalkan Normalisasi Sungai

By tintaotentik.co17 July 20260

TintaOtentik.Co – Bagi Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Tangerang…

 

 

 

 

 

Tepis Pengadaan Kipas Kopdes Rp1,8 Triliun, Menkop: Bukan di Kementerian Kami

17 July 2026

Kepala Daerah Kerap Kena OTT, Mendagri: Imbas Gaji Tak Seberapa, Belanja Kampanye Mahal

17 July 2026

DPR Tercengang Ada Temuan BPK Soal Kemensos Mesti Kembaliin Uang Bansos Rp2 Triliun

17 July 2026
logo-tintaotentik
Facebook-f X-twitter Instagram Youtube
  • HOME
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • KONTAK KAMI

Copyright @ 2024 Tintaotentik. All right reserved

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.