TintaOtentik.Co – Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung dalam Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai sebagai langkah taktis untuk mengatasi kebuntuan distribusi bantuan ke Palestina.
Strategi diplomasi ini disebut-sebut sebagai kunci pembuka gerbang bantuan kemanusiaan yang selama ini kerap terganjal di perbatasan Gaza.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, atau yang akrab disapa Cak Imin, mengungkapkan bahwa keterlibatan Indonesia dalam BoP adalah upaya memperluas kanal diplomasi agar bantuan tidak lagi sekadar menumpuk atau terhambat oleh konflik yang berkepanjangan.
Menembus Jalur Darat dan Mengatasi Efisiensi
Cak Imin menyoroti efektivitas bantuan yang selama ini disalurkan ke Gaza. Ia menyebut bahwa metode airdrop atau penyaluran via udara memiliki keterbatasan besar dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan.
Melalui diplomasi global ini, pemerintah berharap Indonesia memiliki ruang yang lebih luas untuk memastikan logistik bisa masuk melalui jalur-jalur yang lebih leluasa.
“Jadi begini, BoP ataupun langkah-langkah diplomasi global yang dilakukan Presiden adalah langkah-langkah untuk memaksimalkan peran kita. Peran kita itu apa? Ya kalau bantuan kepada Gaza itu banyak terpotong atau terhambat, harus dicari pintu-pintu untuk mendorong bantuan-bantuan itu bisa tepat sasaran dan bisa masuk,” jelas Cak Imin saat ditemui di kawasan Senayan, Minggu (8/3/2026).
Lebih lanjut, Cak Imin memaparkan fakta memprihatinkan terkait rendahnya persentase bantuan yang berhasil sampai ke tangan warga Gaza.
“Karena, ada indikasi bantuan yang masuk yang kita bawa itu tidak sampai 30%, tidak sampai 30% yang sampai, yang lain terhambat. Intinya tujuannya itu,” tambahnya.
Keseimbangan Antara Kemanusiaan dan Ekonomi Nasional
Meski fokus pada misi kemanusiaan di Palestina, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan luar negeri ini tetap berpijak kuat pada kepentingan dalam negeri.
Diplomasi ke Amerika Serikat juga dimaksudkan untuk mengamankan stabilitas ekonomi, terutama arus ekspor dan kinerja industri nasional.
“Jadi kepentingan nasional nomor satu. Nomor satu adalah kepentingan nasional, sehingga industri kita tetap jalan, ekspor kita ke Amerika tetap surplus, itu yang paling pokok,” tegas Cak Imin.
Menutup keterangannya, ia meminta masyarakat untuk melihat langkah pemerintah secara objektif sebagai bagian dari strategi besar yang mungkin tidak seluruh detailnya bisa dipaparkan secara gamblang ke publik.
“Sehingga jangan meributkan hal-hal yang strategis, karena itu ada tujuan yang di dalam tujuan pelaksanaan diplomasi itu, karena tidak semua bisa disampaikan oleh Presiden,” tutupnya.
