TintaOtentik.Co – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menunjukkan komitmen serius dalam mereformasi tata kelola sumber daya alam nasional.
Dalam sebuah langkah drastis, Presiden memberikan instruksi langsung untuk melakukan audit total dan pencabutan terhadap ratusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang beroperasi di dalam kawasan hutan tanpa kejelasan legalitas.
Titah tegas ini disampaikan Presiden Prabowo di hadapan jajaran menteri Kabinet Merah Putih, kepala lembaga, dan petinggi BUMN dalam pertemuan Taklimat di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Prabowo menegaskan bahwa masa depan sumber daya alam Indonesia tidak boleh lagi digadaikan oleh praktik perizinan yang amburadul.
“Saya minta dilakukan evaluasi terhadap izin-izin tambang, terutama yang berada di kawasan hutan. Kalau izinnya tidak jelas, kita cabut,” tegas Prabowo dengan nada lugas.
Presiden secara khusus memberikan mandat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, untuk segera menyisir izin-izin yang dinilai menyalahi ketentuan atau hanya dijadikan komoditas spekulasi oleh segelintir pihak.
Tidak main-main, Prabowo memberikan tenggat waktu hanya satu minggu bagi Kementerian ESDM untuk menyerahkan laporan hasil evaluasi tersebut.
“Tidak boleh ada lagi izin yang tidak jelas atau hanya menjadi alat spekulasi. Negara harus tegas dalam mengatur sumber daya alam kita,” ujar Prabowo.
Ia menambahkan bahwa prioritas utama kabinetnya adalah kedaulatan rakyat di atas kepentingan kroni. “Kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat, kepentingan kawan kepentingan konco, kepentingan keluarga, kepentingan kelompok itu nomor sekian, evaluasi segera.”
Sinergi Perlindungan Hutan dan Ketahanan Nasional
Langkah pembersihan izin tambang ini juga menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengapresiasi kinerja Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, yang dinilai disiplin dalam menjaga pintu masuk pembukaan lahan hutan.
Prabowo menekankan bahwa penguasaan aset strategis harus kembali ke pangkuan negara guna memperkuat institusi nasional.
“Kita cabut semua IUP prinsip-prinsip yang tidak beres. Harus di tangan negara dan kita bisa nanti memperkuat institusi-institusi kita, lembaga-lembaga kita,” pungkasnya.
Selain pembenahan sektor tambang, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya melaporkan bahwa Taklimat tersebut juga membahas langkah strategis pemerintah dalam merespons gejolak harga avtur dunia, termasuk upaya menurunkan beban biaya haji bagi masyarakat.
Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi IUP di kawasan hutan merupakan bagian dari langkah besar Prabowo dalam membentengi ekonomi nasional dari ketidakpastian global.
